Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Purwakarta, Anggota Dewan Untung, Sekwan dan Staf Jadi Terdakwa

seluruh anggota DPRD Purwakarta, jadi pihak yang diuntungkan dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2016

Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Eks Sekwan Purwakarta M Ripai dan Hasan Ujang Sumardi saat menjalani sidang dakwaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (12/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Purwakarta menyebutkan seluruh anggota DPRD Purwakarta, jadi pihak yang diuntungkan dalam kasus korupsi perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2016. Sekretaris DPRD (Sekwan) Purwakarta M Ripai dan stafnya jadi terdakwa dalam kasus itu.

Dalam dakwaannya yang dibacakan pada Rabu (12/12) di Pengadilan Tipikor Bandung, jaksa menyebutkan pada 2016, DPRD Purwakarta menganggarkan dana Rp 10,69 miliar untuk empat poin anggaran, yakni penelahaan pengkajian pembahasan raperda, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan serta terakhir rapat badan anggaran.

Pada pelaksanaannya, empat kegiatan tersebut teknisnya berupa kunjungan kerja dan perjalanan dinas dengan total menghabiskan ‎Rp 9,39 miliar. ‎Tapi, sebut jaksa, dari empat kegiatan tersebut, terdapat perbuatan melawan hukum pada kegiatan penelaahan pengkajian pembahasan raperda dan evaluasi perda dengan anggaran Rp 792 juta dari total Rp 1,2 miliar yakni untuk belanja sewa gedung kantor.

Dalam kasus ini, kata jaksa, Sekwan M Ripai selaku pengguna anggaran mendapat laporan dari Hasan selaku pejabat pelaksana teknis mengenai kegiatan tersebut.

"Bahwa terdakwa Hasan tidak membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana sebenarnya," kata jaksa Rhendi Ahmad Fauzy, dalam dakwaannya.

Teman Kencan Wawan Takkan Dihadirkan sebagai Saksi, kalau Inneke Koesherawati Pasti Jadi Saksi

Ripai ‎mengetahui soal laporan Hasan yang tidak sesuai aturan itu. Bahkan, kata Rhendi, Ripai justru membiarkan serta tidak menguji tagihan dan laporan lain yang ada. Ripai bahkan tidak mengawasi pelaksanaan anggaran terebut.

"Ripai justru memerintahkan pembayaran terhadap kegiatan dengan memerintahkan stafnya melakukan pencairan yang selanjutnya menyerahkan pembayaran tagihan kepada Hasan Ujang Sumardi untuk nantinya dibayarkan sesuai dengan surat perintah yang sudah ditandatangani ketua dan wakil ketua DPRD Purwakarta," ujarnya.

Akibat perbuatan melawan hukumnya ini, kata jaksa, sejumlah pihak diuntungkan atau perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain.

"Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Mohammad Ripai atau orang lain yaitu Hasan Ujang Sumardi ataupun sebanyak 45 orang anggota DPRD Kabupaten Purwakarta terdiri dari 4 orang unsur pimpinan dan anggota dari 4 komisi," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved