Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Purwakarta, Jaksa Sebut Terdakwa Perkaya Semua Anggota Dewan

Pada 2016, Sekretriat DPRD Purwakarta mengadakan sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan perjalanan dinas‎ dan bimbingan teknis.

Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Purwakarta, Jaksa Sebut Terdakwa Perkaya Semua Anggota Dewan
Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Eks Sekwan Purwakarta M Ripai‎ dan Hasan Ujang Sumardi saat menjalani sidang dakwaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (12/12/2018) 

Rhendi mengatakan, pada 2016, Sekretriat DPRD Purwakarta mengadakan sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan perjalanan dinas‎ dan bimbingan teknis.

"Namun 117 kegiatan perjalanan dinas dan dua kegiatan bimtek ini fiktif dan negara dirugikan Rp 2,426 miliar," ujar Rhendi.

Dari 117 kegiatan kunjungan itu, misalnya saja, kunjungan kerja Komisi I DPRD Purwak‎arta ke DPRD Kota Cirebon dan PDPRD Kabupaten Sumedang pada 6-8 Maret 2016 dan laporan hasil kunjungan telah dikeluarkan uang Rp 19,4 juta.

"Namun kegiatan tersebut dilakukan selama 1 hari dan bill Apita Hotel (tempat menginap) dibuat seolah-olah menginap di hotel tersebut pada tanggal 6-8 Maret 2016," ujar jaksa.

Hal sama dilakukan Komisi I ke BPMPTSP Cimahi dan DPRD Cianjur dengan menginap di‎ Yasmin Resort and Conference pada 7-8 April 2016 dengan uang dikeluarkan P 10,7 juta.

Begini Rekonstruksi Pembunuhan Ruhyatun, Tersangka Lakukan 18 Adegan di Sejumlah Lokasi

"Namun kegiatan tersebut dilakukan 1 hari dan bill hotel seolah-olah menginap di hotel tersebut pada 7-8 April," ujar jaksa.

Hal yang sam terjadi pada kunjungan kerja Komisi I DPRD Purwakarta ke Kabupaten Majalengka dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan pada 23-24 Mei 2016 dengan uang Rp 12,2 juta, menginap di Hotel Tirta Sanita.

Kemudian contoh lain dari 117 kegiatan perjalanan dinas fiktif itu yakni, kunjungan kerja Komisi I ke Bagian Hukum Kabupaten dan Kota Bekasi pada 28-29 Desember 2016 dengan menginap di Hotel Amaroso sebesar Rp 11 juta.

"Namun kegiatan itu dilakukan 1 hari dan bill hotel dibuat seolah-olah menginap di hotel itu pada 28-29 Desember 2015," ujar jaksa.

Adapun kegiatan tersebut dikelompokan dalam empat poin anggaran, yakni penelahaan pengkajian pembahasan raperda, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemasyarakat serta rapat badan anggaran.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved