Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Purwakarta, Jaksa Sebut Terdakwa Perkaya Semua Anggota Dewan

Pada 2016, Sekretriat DPRD Purwakarta mengadakan sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan perjalanan dinas‎ dan bimbingan teknis.

Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Purwakarta, Jaksa Sebut Terdakwa Perkaya Semua Anggota Dewan
Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Eks Sekwan Purwakarta M Ripai‎ dan Hasan Ujang Sumardi saat menjalani sidang dakwaan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (12/12/2018) 

‎Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Semua Anggota DPRD Purwakarta jadi saksi kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2016, dengan terdakwa Sekretris DPRD Purwakarta M Ripai dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Heri Ujang Sumardi.

Kedua terdakwa menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (12/12) petang.

‎Dalam dakwaan jaksa setebal 108 halaman yang dibacakan tiga jaksa penuntut umum,keduanya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana sebagai dakwaan primer.


Sedangkan dakwaan subsidair, Ripai dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Dalam dakwaan jaksa yang dibacakan Rhendi, menyebutkan bahwa terdakwa M Ripai selaku pengguna anggaran, turut serta melakukan dengan saksi Hasan Ujang Sumardi (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPTK secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa M Ripai atau orang lain yaitu ‎Hasan Ujang Sumardi.

"Ataupun sebanyak 45 orang anggota DPRD Purwakarta terdiri dari 4 pimpinan dan anggota DPRD atau suatu korporasi yakni Pustaka Pemda, Gema Nusa dan Pusat Pengembangan Ilmu Pemerintahan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kemendagri," ujar Rhendi.

Eddy Soeparno Ingin Cetak Pemimpin Muda Berkualitas Melalui Pesantren

Kemudian, perbuatan melawan ‎hukum terebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Sebesar Rp 2,426 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan non PKPT Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor 700/185/Insp/2018 tanggal 2 Maret 2018," ujar Rhendi.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved