Pemilu Legislatif 2019

Masih Banyak APK Dipasang di Tempat Terlarang, Bawaslu Kota Tasikmalaya Kembali Lakukan Penertiban

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya kembali melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang dipasang di tempat terlarang.

Masih Banyak APK Dipasang di Tempat Terlarang, Bawaslu Kota Tasikmalaya Kembali Lakukan Penertiban
Tribun Jabar/Isep Heri
Penertiban poster peserta pemilu 2019 yang tertempel di kaca belakang angkutan kota yang beroperasi di Kota Tasikmalaya, Selasa (11/12/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya kembali melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang dipasang di tempat terlarang.

Penertiban dilakukan terhadap sejumlah APK yang titik peletakannya menyalahi aturan semisal di jalan protokol maupaun di fasilitas umum yang tidak diperbolehkan semisal tempat ibadah dan lingkungan pendidikan.

Selain itu, bawaslu juga menertibkan kembali poster bermuatan kampanye yang menempel di angkutan umum.

Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaludin mengatakan, penertiban dilakukan selama dua hari yakni Senin (10/12) dan Selasa (11/12) tadi siang.

"Berdasar inventarisir, pada beberapa titik di Kota Tasikmalaya, terdapat 709 APK yang akan ditindak. Mayoritas, APK itu ditertibkan karena ditempatkan di lokasi yang tidak semestinya seperti pada fasilitas umum," kata Ijang saat ditemui disela penertiban di sekitaran Tugu Adipura, Kota Tasikmalaya, Selasa (11/12/2018).

Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemkot dan Pemkab Tasikmalaya Tahun Ini Baru Sentuh 60 persen

Mendagri Tjahjo Kumolo Siap Dipecat Jika Penemuan e-KTP yang Tercecer Ganggu Persiapan Pemilu

Selain itu, Ijang melanjutkan sejauh ini pihaknya telah menertibkan poster kampanye yang menembel di 32 unit angkutan kota (Angkot).

Ijang menjelaskan, penindakan dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018.

"Untuk branding di angkutan umum, penindakan ini sesuai dengan amanat PKPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 huruf D. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa branding hanya diijinkan dipasang pada mobil pribadi atau mobil dinas partai,” Jelas Ijang.

Dia mengaku prihatin masih ditemukannya pelanggaran terkait APK menhelang pemilu 2019.

Padahal sosialisasi dan penertiban kerap kali dilakukan kepada tim kampanye peserta pemilu 2019.

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved