Sempat Ditertibkan Bawaslu, Poster Kampanye Masih Banyak Ditemukan di Angkutan Umum Kota Tasikmalaya

keberadaan poster caleg atau capres masih cukup banyak ditemui menempel di angkutan umum kota Tasikmalaya.

Tribun Jabar/ Isep Heri
Angkutan kota yang masih menempelkan atribut kampanye di kaca belakang 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Meski sempat ditertibkan bawaslu pada beberapa waktu lalu, keberadaan poster caleg atau capres masih cukup banyak ditemui menempel di angkutan umum kota Tasikmalaya.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, pada Jumat (7/12/2018), angkutan umum yang menempelkan branding calon legislatif maupun capres terlihat di kaca belakang masih banyak terlihat berlalu lalang di jalanan kota.


Padahal menurut komisioner divisi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, Bambang S Setiawan, penempelan alat peraga kampanye atau yang dalam bahasa KPU dikenal istilah branding di kendaraan umum itu tidak diperbolehkan alias menyalahi aturan.

"Bila melihat PKPU 23 tahun 2018, yang boleh itu di kendaraan pribadi. Kalau di angkutan umum tidak diperbolehkan satupun," kata Bambang saat dikonfirmasi di ruangannya.

Diakui Bambang, mengenai maraknya penempelan alat peraga kampanye di angkutan umum sudah jauh-jauh hari diingatkan kepada para tim kampanye.

"Sebelumnya kami sudah sosialisasikan secara masif mengenai branding di angkutan umum tersebut, tapi dalam prakteknya ada saja," jelas Bambang.

Selain tidak diperbolehkan di angkutan umum, menurut Bambang, APK juga tidak diperbolehkan dipasang dibeberapa ruas jalan protokol, di beberapa tugu yang ada di Kota Tasikmalaya, dan empat fasilitas umum.

"Berdasar rundang-undang dan rekomendasi pemkot yang sangat jelas tidak boleh yakni di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan lingkungan pendidikan. Radiusnya sejauh 50 meter," Bambang menambahkan.

Irawan Maulana, Warga Garut Lolos dari Maut Saat Penembakan KKB di Papua, Begini Penuturun Keluarga

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Ijang Jamaludin menjelaskan branding di angkutan umum sudah jelas ketentuannya di PKPU No 23 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 hurup D terkait pemasangan APK, brandung itu hanya diperbolehkan di kendaraan milik pribadi atau milik partai.

"Selain itu berdasar edaran Bawaslu RI tentang pengawasan pelaksanaan kampanye, yang disana tertera Bawaslu berkewajiban menertibkan alat peraga yang ditempel di angkutan umum," kata Ijang saat ditemui di kantornya.

Untuk itu, pihaknya berencana akan melakukan penertiban branding di angkutan umum kedua kalinya di pekan depan bersama dengan penertiban APK yang melanggar lainnya.

Ijang menuturkan, branding di angkutan umum masuknya ke pelanggaran administrasi yang tidak diajudiikasi atau disidangkan, sanksinya berupa penurunan atau pencopotan saja.

Mengenai maraknya branding kampanye di angkutan umum, Ijang memandang adanya kekeliruan tafsiran terhadap PKPU No 23 tahun 2018 pasal 51 ayat 2 hurup D terkait pemasangan APK.

"Banyaknya branding di angkutan umum adanya pemahaman atau penafsiran hukum yang menganggap bahwa angkutan umum itu milik pribadi padahal yang namanya angkutan umum itu berbadan hukum artinya sudah tidak milik pribadi," kata Ijang.

Kebakaran di Satu Gang di Jalan Pagarsih Kota Bandung, Akses Sempit Mobil Pemadam Sulit Masuk

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved