KPU, Bawaslu, dan Parpol di Cimahi Sepakat Ubah Ukuran Spanduk dan Baliho APK

KPU, Bawaslu, dan parpol di Cimahi sepakat mengubah ukuran spanduk dan baliho untuk alat peraga kampanye (APK).

Tribunjabar/Ery Chandra
Sejumlah spanduk kampanye terpasang di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jumat (16/11/2018). Reklame politik mulai dari spanduk hingga baliho berserakan di Kota Cimahi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 di Kota Cimahi sepakat akan mengubah ukuran pembuatan baliho dan spanduk yang sudah ditetapkan KPU pusat.

Hal tersebut karena Kota Cimahi dinilai memiliki keterbatasan ruang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ketua KPU Kota Cimahi, Mohamad Irman, mengatakan, untuk ukuran baliho ukurannya akan diubah menjadi 3x4 meter dan spanduk 1x5 meter.

"Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ukuran pembuatan baliho bagi pasangan Capres dan Parpol peserta pemilu 2019 adalah 4x7 meter," ujarnya di Kantor KPU Kota Cimahi, Jalan Pesantren Kota Cimahi, Senin (26/11/2018).

Untuk spanduk, kata dia, KPU pusat memutuskan berukuran 1,5x7 meter menggunakan bahan dari flexy digital printing dengan gramatur 340 sampai 400 gram.

"Karena Kota Cimahi kecil dan terbatas ruang untuk pemasangan APK maka kami (KPU, Parpol dan Bawaslu) bersepakat mengubah ukuran kedua APK itu," kata Irman.

Menurut Irman, saat ini ada beberapa APK bagi para peserta pemilu yang difasilitasi oleh KPU, di antaranya, baliho dan spanduk yang dibuat dan dibagikan kepada pasangan capres, parpol, dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Khusus di Kota Cimahi, ucapnya, KPU memberikan 10 buah baliho dan 16 spanduk kepada masing masing pasangan capres dan 14 parpol.

"Setiap peserta pemilu boleh menambah APK dengan desain yang sama atau bisa ditambah dengan hanya memasukan foto para caleg dari partai tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk tambahannya sendiri KPU memberikan ketentuan penambahan per kelurahan.

"Untuk baliho maksimal 5 buah, spanduk 10 buah. Jika lebih maka Bawaslu berhak untuk menindak dengan menurunkan APK tersebut," katanya.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved