Belajar dari Kasus PT Dada Indonesia, Anggota Komisi V Minta Pemda Perketat Izin Usaha

Pemprov Jabar dan Komisi V DPRD Jabar hanya bisa menampung aspirasi para mantan pekerja PT Dada Indonesia dan menyampaikannya ke Pemkab Purwakarta.

Belajar dari Kasus PT Dada Indonesia, Anggota Komisi V Minta Pemda Perketat Izin Usaha
Tribun Jabar/ theofilus Richard
Anggota Komisi V DPRD Jabar Cucu Sugyati, ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Rabu (21/11/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Dada Indonesia sudah tidak beroperasi sejak Oktober 2018.

Sehingga banyak pegawainya yang sudah tidak bekerja pun tak jelas nasibnya.

Tidak hanya itu, gaji yang ditangguhkan beberapa bulan sebelumnya dan pesangon belum dibayarkan.


Anggota Komisi V DPRD Jabar Cucu Sugyati, mengatakan bahwa ini adalah pelajaran bagi pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha.

"Dalam memberikan izin ke perusahaan, harus lebih ketat untuk melindungi tenaga kerja, khususnya di daerah," kata Cucu, ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Rabu (21/11/2018).

Terkait konflik tersebut, kata Cucu, yang memiliki wewenang untuk menengahi masalah adalah Pemkab Purwakarta.

Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut hanya berdiri di Kabupaten Purwakarta dan tidak memiliki cabang di kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Jika ada cabang di luar Purwakarta, maka Pemprov Jabar memiliki wewenang untuk ikut menengahi konflik itu.

Apple Hapus Aplikasi Stiker WhatsApp dari Apps Store, Ini Alasannya

Halaman
12
Penulis: Theofilus Richard
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved