Puluhan Orang Layangkan Surat Terbuka Keberatan Pemprov Jabar terhadap Pengusiran WALHI

Surat terbuka tersebut mengenai pengusiran Direktur Eksekutif Walhi Jabar pada saat pembukaan musyawarah rencana pembangunan penyusunan RPJMD.

Puluhan Orang Layangkan Surat Terbuka Keberatan Pemprov Jabar terhadap Pengusiran WALHI
Tribun Jabar/ Ery Chandra
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan (memegang mic) saat menyampaikan surat terbuka dari Pemprov Jabar, di Kafe Kaka, Kota Bandung, Minggu (18/13/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Puluhan orang yang mengatasnamakan diri Persatuan Masyarakat Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyampaikan surat terbuka kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Jabar).

Surat terbuka tersebut mengenai pengusiran Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jabar pada saat pembukaan musyawarah rencana pembangunan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat 2018-2023, di Trans Studio Hotel, Kota Bandung, Selasa (13/11).

Mereka menegaskan bahwa Walhi Jabar turut diundang secara resmi untuk menghadiri undangan tersebut karena memiliki kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan publik.


Hal tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan, mengatakan dalam surat terbuka itu telah disetujui oleh 200 pihak dari individu maupun organisasi yang memberikan dukungan terhadap insiden tersebut.

"Saat itu kami ingin ada dialog dalam merumuskan RPJMD itu. Dengan memberikan dokumen usulan terutama isu lingkungan, tata ruang dan kebencanaan. Dari kejadian ini, kami mengajak masyarakat sipil membuat surat terbuka. Kami juga menyadari perlu semangat inovasi, apresiasi apalagi kolaborasi," ujar Dadan, ketika ditemui di Kafe Kaka, Kota Bandung, Minggu (18/13/2018).

Dadan berharap agar panitia kegiatan yang melakukan pengusiran meminta maaf atas insiden itu karena menunjukkan tidak terjadinya keterbukaan dalam ruang dialog yang diselenggarakan.

Puluhan Warga Ciranjang Manfaatkan Bakti Sosial Ini, dari Pengobatan Gratis sampai Konsultasi Obat

Menurutnya, permintaan maaf tersebut diperuntukkan secara khusus tidak hanya kepada Walhi Jabar tetapi kepada publik luas.

"Gubernur juga harus meminta maaf, penting hal serupa jangan sampai terjadi. Karena banyak elemen secara bersama-sama ingin memperbaiki lingkungan dan tata kelola Jabar yang lebih baik," ujar Dadan.

Hal serupa disampaikan Forum Komunikasi Kader Konservasi (FK3I) Jabar, Dedi Kurniawan menuturkan protes terhadap Pemprov Jabar yang melakukan penyusunan RPJMD untuk lima tahun mendatang secara tidak terbuka.

"Proses kegiatan penyusunan saat itu tidak ada proses dialog. Bahkan pengusiran Dadan sebagai undangan resmi," kata Dedi.

Menurutnya, hal yang disesali selain pengusiran adalah dokumen berwarna biru hasil amanat dari beberapa elemen yang dibawa oleh Direktur Walhi Jabar tidak diterima oleh pihak panitia.

"Seharusnya membuka ruang kolaborasi. Malahan ada intimidasi lainnya. Itu yang kami sesalkan. Surat ini dalam bentuk protes itu," ujarnya.

Ardi Bakrie Rekam Kelakuan Pengasuh Anaknya, Sampaikan Hal Ini ke Nia Ramadhani

Penulis: Ery Chandra
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved