36 Kepala Daerah dan 86 Dewannya Tersangkut Korupsi, Sumatera Jadi Daerah Langganan Korupsi?

Menurut data yang diperoleh dari KPK, setidaknya ada 36 kepala daerah di Sumatera yang 'mencicipi' status tersangka kasus korupsi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Zumi Zola menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/9/2018). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. 

TRIBUNJABAR.ID - Wilayah Sumatera menjadi salah satu daerah yang pejabatnya banyak terkena kasus korupsi.

Dilansir dari Kompas.com, menurut data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya ada 36 kepala daerah di Sumatera yang 'mencicipi' status tersangka kasus korupsi.

Tak hanya itu, masih menurut data KPK, 86 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sumatera juga pernah berstatus tersangka kasus korupsi.

Jruu Bicara KPK, Febri Dainsyah, menyebut, jumolah tersebut sejak kepala daerah yang pertama kali ditangkap pada 2004, yaitu Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh.

Tak hanya Abdullah Puteh, beberapa kepala daerah lainnya dari Pulau Sumatera yang pernah menjadi tersangka di antaranya adalah Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, juga Gubernur Aceh lainnya, Irwandi Yusuf.

Tak hanya itu, ada juga Gubernur Jambi, Zumi Zola, dan mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Adapun, daerah dengan jumlah anggota DPRD yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka adalah DPRD Sumatera Utara. KPK telah menetapkan 50 anggota DPRD Sumut sebagai tersangka.

Intip Suksesnya Risa Saraswati Hipnotis Penonton Lewat Penampilannya dalam Konser Sandekala

"Data itu posisi kasus kepala daerah di Sumatera sebelum operasi tangkap tangan di Pakpak Bharat," ujar Febri saat dikonfirmasi, Minggu.

Hari ini, KPK menangkap seorang bupati di Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Selain kepala daerah, petugas KPK juga menangkap kepala dinas, pegawai negeri sipil dan pihak swasta.

Sebanyak dua orang ditangkap di Jakarta dan empat orang di Medan.

Diduga, penangkapan bupati tersebut terkait dugaan suap proyek infrastruktur di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.

KPK mengamankan uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan.

Pemkab Cirebon Yakin Bantuan Ayam Betelur dari Kementan Dapat Merubah Nasib RTM

Editor: Seli Andina Miranti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved