Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkab Tasikmalaya Tak Terkait Pilkada, Niat Jahatnya Ada di Sekda

Hasil pemeriksaan sementara kepada para tersangka, kasus dana hibah Pemkab Tasikmalaya tak terkait pilkada.

Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkab Tasikmalaya Tak Terkait Pilkada, Niat Jahatnya Ada di Sekda
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Tersangka kasus dana hibah Pemkab Tasikmalaya digiring polisi di Mapolda Jabar. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Program pemberian dana bantuan sosial dan hibah Pemkab Tasikmalaya bersumber dari APBD 2017 dilakukan saat Pemkab Tasikmalaya dipimpin Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum pada 2017.

Pada 2017 sendiri merupakan tahun politik karena pada 2018, digelar pilkada serentak di 16 kota atau kabupaten plus Pilkada Gubernur Jabar 2018. Uu mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jabar bersama Ridwan Kamil sebagai gubernur.

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan Sekda Tasikmalaya Abdul Kodir berperan penting ‎dalam kasus dugaan korupsi dana bansos dan hibah dengan kerugian negara Rp 3,9 miliar.

Sedari awal, Abdul Kodir mengintruksikan sembilan tersangka untuk mencarikan penerima dana bansos kemudian setelah dana itu cair, dilakukan pemotongan dana.

Kursi Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir ditinggalkan pemiliknya yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah.
Kursi Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdul Kodir ditinggalkan pemiliknya yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah. (Tribun Jabar/Isep Heri)

Saat ditanya uang itu untuk apa, Kapolda Jabar mengatakan hasil pemeriksaan sementara, uang hasil korupsi bukan untuk terkait pilkada.

"Uangnya ada kami sita senilai Rp 1,9 miliar. Selain itu ada yang disita karena diduga hasil kejahatan yakni tanah seluas 82 meter persegi kemudian dua unit motor dan satu unit roda empat," ujar Kapolda.

‎Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, Pasal 14 ayat 1 menyebutkan;

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah besera besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Ayat 2 menyebutkan;
Dafar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved