Uu Ruzhanul Segera Kumpulkan BPBD se-Jabar untuk Rakor

Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi penanggulangan dampak bencana yang terjadi di Jabar tahun ini, kemudian menginventarisasi berbagai

Uu Ruzhanul Segera Kumpulkan BPBD se-Jabar untuk Rakor
Tribun Jabar/ Yongky Yulius
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (20/10/2018). 

TRIBUNJABAR.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengevaluasi penanggulangan dampak bencana yang terjadi di Jabar tahun ini, kemudian menginventarisasi berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana di Jabar untuk segera direhabilitasi secara permanen.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan segera menggelar rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan BPBD tingkat kabupaten-kota di Jabar untuk mengevaluasi penanganan dan antisipasi bencana, di Kantor BPBD Jabar di Kota Bandung, Rabu (14/11/2018).

Rapat tersebut pun, katanya, akan melibatkan dinas lainnya, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jabar. Hal ini untuk membahas secara teknis rehabilitasi dampak bencana di Jabar.

"Hari ini kami segera menggelar rapat koordinasi dengan semua kepala BPBD dari kabupaten-kota dan BPBD Jabar. Saya akan bertanya langsung mengenai laporan dan data ril bencana dan dampaknya, penanganannya seperti apa," kata Uu di Hotel Asrilia Kota Bandung, Rabu (14/11).

Uu mengatakan Jabar merupakan daerah dengan kerentanan tinggi bencana hidrologis seperti banjir dan longsor. Karenanya, penanggulangan bencana harus mendapat perhatian khusus, termasuk dalam penganggaran.

"Jangan hanya untuk masa tanggap darurat seperti sembako dan tenda, kita harus beri perhatian supaya infrastruktur bisa kembali normal. Contoh, jangan kelamaan memakai jembatan bailey, kita harus anggarkan segera perbaikan jembatan di Tasikmalaya yang ambruk karena banjir bandang beberapa waktu lalu pada APBD 2019," katanya.

Uu pun akan mengevaluasi kembali kecukupan bantuan logistik yang dimiliki masing-masing BPBD dan OPD lainnya untuk menanggulangi bencana di Jabar, termasuk yang disalurkan kepada para korban bencana. Dirinya mendapat laporan bahwa persediaan logistik di sejumlah BPBD mulai menipis.

Pemprov Jabar, kata Uu, memang memiliki keterbatasan anggaran. Karenanya, kebutuhan yang mendesak dan prioritas yang akan ditangani lebih dulu, contohnya infrastruktur yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved