Breaking News:

Berkaca Pada Sugiharto, Sengketa Perbankan Syariah Seharusnya Diadili di Pengadilan Agama

Bank syariah jadi pilihan masyarakat untuk keperluan perbankan, seperti permodalan dengan sejumlah keuntungan, salah satunya tidak

Berkaca Pada Sugiharto, Sengketa Perbankan Syariah Seharusnya Diadili di Pengadilan Agama
DOKUMENTASI TRIBUN MEDAN
illustrasi.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG -‎ Bank syariah jadi pilihan masyarakat untuk keperluan perbankan, seperti permodalan dengan sejumlah keuntungan, salah satunya tidak menerapkan bunga. Lantas, bagaimana jika terjadi masalah hukum terkait perjanjian keperdataan berkaitan dengan bank syariah?

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, disebutkan di Pasal 1 angka 6 bahwa pengadilan ‎tempat penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Pun demikian diatur di Undang-undang Nomor 21 Tahun Tentang Perbankan Syariah di Pasal 55 ayat 1 yang menyebutkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama.

Sugiharto Widjadja (50), warga Kota Bandung, bersengketa dengan sebuah bank swasta syariah ternama di Kota Bandung terkait kredit macet. Pada 2014, ia membeli sebuah lahan dan bangunan di Jalan Talagabodas Kota Bandung seharga Rp 20 miliar dengan 70 persen pembiayaan atau sekitar Rp 13 miliar dibiayai bank syariah. Sisanya, sekitar Rp 7 miliar dibayar sendiri dengan cicilan Rp 136 juta per bulan yang sudah dibayarkan senilai Rp 1,3 miliar lebih.

Liga Champions- Barcelona Pastikan Tiket 16 Besar, 6 Sudah Tersingkir

Di tengah perjalanan, cicilannya bermasalah sehingga bank syariah tersebut menyita lahan dan bangunan dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bandung dan dimenangkan oleh pihak bank dalam perkara nomor 12/Pdt/Eks/2018/PN Bdg secara verstek atau putusan tidak dihadiri tergugat dalam hal ini Sugiharto.

Pihak bank kemudian melelang lahan tersebut ke KPKNL Kota Bandung, sekaligus memenangi lelang tersebut dengan harga Rp 10 miliar. Sugiharto meradang, ia melawan putusan tersebut dengan kembali melayangkan gugatan perdata ke PN Bandung dengan nomor 329/Pdt.Plw/2018/Pn Bdg.

‎"Kami meminta PN Bandung untuk membatalkan putusan yang memenangkan bank syariah tersebut. Alasannya, PN Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Dasar hukumnya jelas, Undang-undang Perbankan Syariah dan Perma tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Apalagi selama ini bank syariah tersebut justru memberlakukan denda dan bunga," kata Abdi Situmeang, kuasa hukum Sugiharto saat ditemui di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung Kamis (8/11/2018).


Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap mediasi antara kedua pihak sebelum sidang gugatan dimulai. Dalam mediasi itu, hingga saat ini masih mentok belum menghasilkan solusi bagi kedua pihak.

Pihak bank syariah meminta agar Sugiharto membeli lahan tersebut namun itu menurut Abdi, tidak rasional.

"‎Kami mengusulkan opsi pengembalian uang cicilan (ujrah) yang sudah dibayarkan serta pengembalian uang modal sekitar Rp 6 miliar lebih. Itu juga ditolak. Makanya mediasi kali ini kamu usulkan opsi untuk dijual bersama-sama," katanya.

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved