Eksekusi Mati TKI Tuti Tursilawati, Pemerintah Disarankan Survei Jejak Rekam Calon Majikan TKI

Eksekusi mati TKW Tuti Tursilawati membuat pemerintah kaget. Peneliti CIPS Imelda Freddy mengatakan, pemerintah harus mengubah sistem penempatan TKI

Eksekusi Mati TKI Tuti Tursilawati, Pemerintah Disarankan Survei Jejak Rekam Calon Majikan TKI
Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi
Foto Tuti Tursilawati (kanan) bersama ibundanya, Iti Sarniti (kiri) yang terpajang di rumahnya di Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Selasa (30/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Eksekusi mati TKW Tuti Tursilawati membuat pemerintah kalang kabut.

Diplomasi sudah dilakukan tapi hukuman eksekusi mati tetap jalan dan tanpa pemberitahuan.

Keluarga TKW Tuti Tursilawati pun menyesalkan hukuman eksekusi mati yang tak ada pemberitahuan.

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai Indonesia perlu secepatnya membenahi sistem penempatan pekerja migran.

Pasalnya, eksekusi pekerja migran Indonesia bernama Tuti Tursilawati, tanpa adanya pemberitahuan kepada pemerintah menambah daftar panjang pekerja migran Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah Arab Saudi.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pembenahan yang tegas dan segera.

Peneliti CIPS Imelda Freddy mengatakan, pemerintah harus mengubah sistem penempatan dan pengiriman pekerja migran keluar negeri secara drastis.

Satu diantara hal yang bisa dilakukan adalah perlunya membuat mekanisme survey penempatan.

Alasan Pemerintah Arab Saudi Tak Memberi Notifikasi Terkait Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Sudah Ikhlaskan Kepergian Tuti, Ibunda Masih Punya Satu Keinginan

Survei dilakukan untuk menilai apakah tempat kerja atau calon pemberi kerja yang akan memperkerjakan para pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran yang menjadi asisten rumah tangga, layak untuk mempekerjakan mereka.

Beberapa kriteria yang dapat diberlakukan misalnya rekam jejak mereka mengenai tindakan kriminal.

"Perlu meningkatkan sistem monitoring bagi pekerja migran yang ditempatkan. Untuk mengetahui kondisi mereka selama bekerja ditempat itu. Kasus Tuti Tursilawati, masih banyak pekerja migran Indonesia yang tak mengetahui atau mendapatkan informasi lengkap. Mengenai langkah-langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat ketika terjadi kecelakaan atau kasus seperti ini,” ujar Imelda, kepada Tribunjabar.id, di Kota Bandung, Jumat (2/11/2018).

Imelda mengatakan kurangnya informasi yang dimiliki Tuti diduga menjadi penyebab kenapa Tuti tidak segera lari ke Kedutaan Besar Indonesia atau kantor perwakilan pemerintah yang terdekat dengannya.

Tuti mengambil langkah lain yang justru kian membahayakan dirinya dan menyebabkan dia terjebak oleh segerobolan pria yang melakukan pelecehan terhadap dirinya.

Bupati Janji Perjuangkan Keinginan Keluarga Ziarahi Makam Tuti di Arab Saudi

Imelda menuturkan pilihan terakhir yang layak dilakukan pemerintah adalah dengan menghentikan pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi. Langkah ini layak diambil karena sebagai reaksi atas tindakan pemerintah Arab Saudi yang secara sengaja mengacuhkan pemerintah Indonesia melalui tidak dilakukannya "mandatory consular notification" atas hukuman mati bagi Tuti.

”Dengan tetap mengirimkan TKI ke Arab Saudi, maka akan membuat Saudi semakin tidak menghormati hubungan diplomatis antara kedua negara,” kata Imelda.

Penulis: Ery Chandra
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved