Breaking News:

Ridwan Kamil Umumkan Penetapan Upah Minimum Provinsi 2019, DPW FSPMI Jawa Barat Menolak

Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Jawa Barat, menolak penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Jabar tahun 2019

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Dedy Herdiana
TRIBUN JABAR/HILMAN KAMALUDIN
Ilustrasi: Buruh FSPMI melanjutkan aksi long march dari Kantor DPRD Kota Cimahi menuju Istana Merdeka, Jakarta , Selasa (7/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Barat, menolak penetapan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372 atau naik sebesar 8,03 persen dari sebelumnya Rp 1.544.360.

Penetapan Upah Minimum Provinsi tersebut diumumkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Barat, Sabilah Rosyad, mengatakan, penolakan penetapan Upah Minimum Provinsi Jabar tahun 2019 yang mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat.

"Kami menolak penetapan Upah Minimum Provinsi ( yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ) sebesar 8,03 persen karena kenaikannya hanya Rp 124 ribu, sedangkan kenaikan kontrakan saja tiap tahun naiknya Rp 100 ribu. Artinya sisa Rp 24 ribu dan tidak akan cukup buat transportasi yang kerap naik Rp 500 hingga Rp 1.000 ribu," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Kamis (1/11/2018).

Menurutnya, kenaikan upah buruh tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan ril kaum buruh, sehingga dalam setiap bulannya para buruh dipastikan akan tetap mengalami defisit gaji yang diterima dari perusahaannya.

"Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sekolah, saya pastikan akan melebihi kenaiakan UMP sebesar 8,03 persen itu. Jadi kaum buruh tetap akan banyak utang. Itulah keadaan kaum buruh dengan sistem pengupahan seperti itu," katanya.

Resmi! UMP Jabar 2019 Diumumkan Ridwan Kamil, Berapa Besarannya?

UMP Jakarta Naik, Pemprov DKI Juga Umumkan Kebijakan Pendamping Buruh Kartu Pekerja

Ridwan Kamil Ilfil Saat Tiba di Puncak Gunung Padang, Berharap Pemandangan Indah Malah Lihat PKL

Atas hal tersebut, kata dia, pihaknya akan mengkonsolidasi seluruh FSPMI se-Jawa Barat untuk melakukan perlawanan baik itu dengan menggelar aksi maupun dengan cara proses hukum atau mengadakan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu kata dia, karena idealnya kenaikan UMP tersebut sebesar 20 hingga 25 persen atau dengan nominal sekitar Rp 300 ribu karena kenaikan 8,03 persen masih jauh dari kebutuhan ril kaum buruh.

"Secara nominal memang naik, tetapi secara daya beli, hal ini akan mengalami penurunan," katanya.

Kendati demikan, pihaknya mengapresiasi langkah Ridwan Kamil yang sudah merespon aspirasi kaum buruh untuk mencabut Pergub nomor 54 tahun 2015 tentang tata cara penetapan upah minimum.

"Dimana Pergub tersebut, kita sinyalit akan meminimalisir bahkan bisa menghilangkan upah minimum sektoral," kata Sabilah.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved