Terkait Dugaan Suap Perijinan Meikarta, DPRD Jabar: Lippo Beralasan Itu Bukan Wilayah Jabar

Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Haris Bobihoe, mengatakan bahwa ia heran dengan publikasi Meikarta di iklan dan pusat perbelanjaan.

Terkait Dugaan Suap Perijinan Meikarta, DPRD Jabar: Lippo Beralasan Itu Bukan Wilayah Jabar
TRIBUNJABAR.CO.ID/THEOFILUS RICHARD
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (2/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat sudah mencium masalah pada proyek pembangunan Meikarta sejak awal.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe, mengatakan bahwa ia heran dengan publikasi Meikarta di iklan dan pusat perbelanjaan.

"Waktu itu belum ada rekomendasi dari gubernur," ujarnya ketika ditemui di Gedung DPRD Jabar, Senin (22/10/2018).

Saat DPRD Jabar mengunjungi proyek pembangunan Meikarta, Abdul Haris Bobihoe sudah melihat tiang pancang berdiri padahal belum ada rekomendasi dari gubernur.

Ia pun meminta pembangunan Meikarta dihentikan sementara sampai rekomendasi gubernur turun.

Abdul Haris Bobihoe mengatakan bahwa lahan itu sebelumnya adalah lahan pertanian.

Tetapi pihak Lippo Group sudah meratakan lahan itu dan memulai proyek pembangunan sebelum rekomendasi dari gubernur diterbitkan.

"Lippo beralasan bahwa itu bukan wilayah Jabar tapi kawasan ekonomi khusus, kami juga bingung," ujarnya.

Menurut Abdul Haris Bobihoe, seharusnya lahan pertanian yang masih subur tidak dialihfungsikan menjadi perumahan atau apartemen.

Halaman
12
Penulis: Theofilus Richard
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved