Belum Bayar Pajak, Lima Tempat Usaha di Bandung Barat Diberikan Media Peringatan oleh BPKAD

Berselang beberapa menit setelah ditempelkan media peringatan, Hotel Takasimaya pun akhirnya membayarkan pajaknya senilai Rp 58 juta.

Belum Bayar Pajak, Lima Tempat Usaha di Bandung Barat Diberikan Media Peringatan oleh BPKAD
Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB saat menempelkan media peringatan pada wajib pajak yang menunggak pajak, Selasa (23/10/2018) di Lembang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) memberikan media peringatan kepada lima tempat usaha, di antaranya dua hotel, dua restoran, dan satu pabrik terkait pajak hotel, restoran, dan pajak air tanah, Selasa (23/10/2018).

Kepala Bidang Pajak Daerah Satu pada BPKAD, Hasanudin menyebut pemberian media peringatan yang dilakukan hari ini merupakan bentuk tindak lanjut dari instruksi Bupati KBB, Aa Umbara terkait perkembangan pajak dengan menanyakan NPWP.

"Sejak lima tahun ke belakang hingga sekarang tidak ada tindakan tegas hanya sekedar surat peringatan, sehingga wajib pajak tidak jera," katanya di Gadobangkong.

Sidak ke Puskesmas Gununghalu, Aa Umbara Temukan Fasilitas yang Masih Tak Layak

Lima lokasi yang ditempelkan media peringatan, di antaranya Hotel Narima (Lembang), Hotel Takasimaya (Lembang), Rumah Makan Sida Mulya (Parongpong), Rumah Makan Dapur Kayoe (Parongpong), dan Pabrik Falmaco Indonesia (Ngamprah).

Lima tempat tersebut, kata Hasanudin tidak memiliki niat membayar pajak.

Berselang beberapa menit setelah ditempelkan media peringatan, Hotel Takasimaya pun akhirnya membayarkan pajaknya senilai Rp 58 juta.

KBB Gagal di Porda Jabar XIII, Hengky Kurniawan akan Audit Dana KONI, Biaya Besar Sepatu Aspal

"Hotel Narima itu kena pajak hotel dan air tanah, Takasimaya kena pajak air tanah dan pembayaran di luar kewajaran yang biasanya hanya Rp 2 juta. Tapi mereka sudah langsung membayar Rp 58 juta," ujarnya.

Jika dalam waktu tujuh hari empat lokasi yang belum membayarkan pajaknya, Hasanudin menyebut pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya, yakni bisa sampai penyitaan. (*)

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved