Aneh, Terlapor Ajukan Praperadilan karena Kasus Di-SP3, Pengacara: Itu Tidak Ada Legal Standingnya

Unik, ada pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung dari seorang terlapor terkait perkara pemalsuan dokumen gara-gara perkaranya . . .

Aneh, Terlapor Ajukan Praperadilan karena Kasus Di-SP3, Pengacara: Itu Tidak Ada Legal Standingnya
web
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Unik, ada pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung dari seorang terlapor terkait perkara pemalsuan dokumen gara-gara perkaranya dihentikan penyidikannya atau di-SP3-kan oleh penyidik.

Keanehan semakin menjadi, ketika ajuan praperadilan dengan perkara yang sama kembali diajukan, padahal ajuannya yang pertama sudah ditolak oleh hakim.

Hal itu dikatakan pengacara Sulaiman Subandi, Balyan Hasibuan dan Rahmat Maulana saat ditemui di Jalan LLRE Martadinata, Bandung Senin (22/10/2018).

"Kami menerima surat pemberitahuan bahwa Agus Sardi melalui pengacaranya mengajukan lagi gugatan praperadilan dalam perkara nomor 30/Pid.Prad/2018/PN.Bdg. Kami heran, kok praperadilan dengan pokok perkara yang sama, sudah ditolak hakim, masih akan disidangkan," ujar Rahmat Maulana.

Situs Pengadilan Negeri Bandung Sedang Di-suspend karena High Load Activity

Pengusaha Asal Bandung Ini Sayangkan, Laporan Kasusnya Soal Pemalsuan Dokumen Jadi Mengambang

Heboh Video Anggota Banser Bakar Bendera Kalimat Tauhid, Ridwan Kamil Kesal Minta Pelaku Minta Maaf

Ia berpendapat, berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan terlapor mengajukan gugatan praperadilan terhadap penerbitan SP3 saja sudah ditolak dalam putusan PN Bandung.

"Kami berpendapat bahwa prinsipal terlapor saja yang mengajukan gugatan SP3 tidak dapat diterima, apalagi ini kuasa hukum terlapor yang kembali mengajukan. Menurut kami, ini sama saja tidak memiliki legal standing," kata Rahmat.

Balyan Hasibuan menambahkan ia bersama rekannya menangani kasus yang dialami Sulaiman Subandi (45).

Kliennya ini melaporkan pria bernama AS dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polda Jabar namun penyidikan kasus itu dihentikan oleh Polda Jabar pada Mei 2018 karena menganggap kasus pelaporan itu bukan perkara pidana.

"Tapi anehnya, orang yang klien kami laporkan itu justru mengajukan praperadilan atas penerbitan SP3 itu. Padahal di KUHAP dijelaskan bahwa praperadilan bisa diajukan oleh pelapor jika kasusnya di-SP3 atau oleh terlapor jika penahanannya melanggar prosedur. Tapi ini kebalik," ujar Balyan.

Terbukti, ajuan praperadilan itu pun ditolak oleh hakim PN Bandung karena tidak ada dasar hukum bahwa terlapor mengajukan gugatan praperadilan terhadap penerbitan SP3. Ajuan praperadilan itu tercantum dalam perkara nomor 26/Pid.Prad/2018/PN.Bdg, yang diputus pada 8 Oktober 2018.

"Putusan PN Bandung soal itu sudah tepat karena praperadilan terhadap penerbitan SP3 tidak bisa diajukan oleh terlapor. Kalau mau, klien kami yang berhak mengajukan gugatan pra peradilan. Intinya, tidak ada legal standingnya terlapor kasus pidana pra peradilankan SP3," ujar Balyan.

Dijelaskan Balyan, bahwa KUHAP mengatur perlindungan hak-hak seorang tersangka yang berperkara pidana baik hak-hak saat digeledah, penyitaan hingga penahanan.

Salah satu perlindungan itu adalah melalui praperadilan. Jika seorang tersangka ditahan, barangnya disita atau digeledah tanpa prosedur yang benar, setiap tersangka bisa mempraperadilankan penyidik.

Sedangkan untuk ajuan praperadilan yang didasarkan pada penerbitan SP3, KUHAP mengatur hanya bisa diajukan oleh pelapor perkara, bukan oleh terlapor. (men)

Penulis: Mega Nugraha
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved