Semua Pihak Berharap Proses Penertiban KJA Kondusif, Ini Saran dari Dandim 0619 Purwakarta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Proses penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) diharapkan situasi kamtibmas bisa selalu kondusif.

Sebab, Dandim 0619 Letkol Arh Yogi Nugroho menyebut pada program Zero KJA bisa dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun, ia mengkhawatirkan ada pihak yang tidak bertanggungjawab menghembuskan isu yang tidak benar ke sejumlah pihak untuk mengadu domba.

Hal itu dikatakan Yogi disela kegiatan pertemuan dengan Muspida dan Satgas Zero KJA di di kawasan Grama Tirta Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Senin (17/10/2018).

“Situasi lapangan harus tetap kondusif. Dikhawatirkan ada yang menghembuskan terkait mata pencaharian pengganti KJA ini. Padahal, sudah dipikirkan secara sistematis, dan kami pastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Yogi

• Viral Guru SMAN 87 Jakarta Diduga Mendoktrin Siswanya untuk Anti-Jokowi, Begini Kata Sandiaga Uno

• Viral Video Angin Kencang Terjadi di Kiaracondong, Ini Kata BMKG Bandung

• Ibu Guru dan Mantan Muridnya Digerebek di Rumah, Sang Murid Lompat Pagar tapi Bisa Diamankan

Menurut dia, hasil riset lembaga independen yang meneliti kualitas air Waduk Jatiluhur harus segera dipublikasi dan sosialisasikan ke banyak pihak.

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari klaim pihak yang tidak bertanggung jawab atas penilaian subjektif mereka sendiri.

Kata Yogi, jangan sampai ada anggapan macam-macam dari pihak luar yang tidak berkepentingan masuk ke dalam wilayah kerja ini.

"Risetnya harus disosialisasikan agar tidak ada anggapan macam-macam. Hasil riset itu kan menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat kita,” kata dia.

Yogi berpandangan bahwa program pengganti KJA harus segera diluncurkan dan digelat oleh pihak PJT II.

Sehingga, saat nanti mulai pengosongan KJA, para petani KJA tidak terjadi kekosongan mata pencaharian.

Idealnya, menurut dia proses zero KJA harus berjalan, namun program yang baru bagi petani KJA yang nafkahnya hanya dari ikan harus segera digulirkan.

“Ini saran saja, program pengganti harus diluncurkan segera. Kalau kita tekan terus, otomatis saat selesai, ada semacam jeda atau kekosongan ekonomi. Sehingga, enggak ada lagi yang bertanya saya mau makan apa kalau KJA ditertibkan,” ujarnya menambahkan.