Breaking News:

Ribuan Pengelola Keramba Jaring Apung di Jatiluhur, Tuntut SK Bupati tentang Penertiban KJA Dicabut

Ribuan pengelola keramba jaring apung (KJA) Jatiluhur berunjuk rasa di depan kantor Pemda Purwakarta,

Penulis: Haryanto | Editor: Ichsan
tribunjabar/haryanto
Unjukrasa menuntut pencabutan SK Bupati Purwakarta tentang penertiban KJA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ribuan pengelola keramba jaring apung (KJA) Jatiluhur berunjuk rasa di depan kantor Pemda Purwakarta, Nagri Tengah, Purwakarta, Rabu (17/10/2018).

Ketua PPI-KJA, Yana Setiawan mengatakan pihaknya berdemo meminta agar SK Bupati mengenai penertiban KJA di Waduk Jatiluhur segera dicabut.

"Kami petani KJA menuntut bupati sekarang untuk mencabut SK dan ingin menghentikan program zero KJA," kata Yana di sela aksi demo bersama kawan-kawannya.

Berkas 5 Tersangka Pengeroyokan Haringga Sirla Dilimpahkan ke Kejaksaan, Semua Masih di Bawah Umur

Pria yang memiliki lebih dari 600 kolam KJA itu meradang atas kebijakan penertiban KJA yang diduga membuat kualitas air menurun.

Ia bersikukuh mempertahankan keberadaan KJA yang kini masih tersisa. Hal itu, kata Yana, agar masyarakat Jatiluhur yang menjadi pengelola perikanan bisa tetap mengelola KJA-nya.


Selain itu, alasan lain agar KJA tetap ada ialah untuk menurunkan angka pengangguran, khususnya di Purwakarta.

"KJA saat ini mungkin mencapai 32 ribu unit. Kalau kolam KJA itu hilang seluruhnya, akan hilang juga pekerjaan dan membuat sekitar 12 ribu orang jadi pengangguran," ujarnya.

Menurut Haji Yana, sapaan akrabnya, petani kecil akan terdampak dari program yang melibatkan multi sektor pemerintahan itu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved