Kecewa Tak Kunjung Diberi Legalitas, Guru Honorer di Cianjur Mogok Mengajar

Guru honorer di 10 kecamatan di Cianjur mogok mengajar mulai Rabu ini. Mereka kecewa pemkab tak kunjung memberikan legalitas bagi guru honorer.

Kecewa Tak Kunjung Diberi Legalitas, Guru Honorer di Cianjur Mogok Mengajar
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ilustrasi guru honorer melakukan unjuk rasa. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Guru honorer di 10 kecamatan di Kabupaten Cianjur melakukan aksi mogok mengajar mulai Rabu (17/10/2018).

Mereka menilai janji pemerintah daerah untuk memberikan legalitas belum jelas hingga saat ini.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-I) Cianjur, Edi Kurniadi mengatakan, aksi mogok tersebut merupakan tindak lanjut hasil musyawarah pada 13 Oktober dan desakan dari para guru honorer di Kabupaten Cianjur.

Apalagi ada kesepakatan yang dijanjikan Pemkab Cianjur yang belum kunjung direalisaikan. Hasil audiensi beberapa waktu lalu, tuntutan untuk tingkatan daerah harusnya bisa diselesaikan selama sepekan.

"Kami beri waktu sampai dengan 15 Oktober 2018, kalau tak ada realisasi maka disepakati untuk melakukan aksi. Itu merupakan desakan dari para guru sendiri. Ternyata memang belum teralisasi, makanya ada yang melakukan aksi mogok mulai hari ini," katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (17/10).

Ia mengatakan ada 10 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang melakukan aksi mogok. Mulai dari guru honorer di Kecamatan Cianjur, Cilaku, Cibeber, Sindangbarang, dan Agrabinta.

"Kalau kecamatan lain, kan, sudah ada yang melakukan aksi. Untuk yang sekarang ada 10 wilayah yang mogok. Kemungkinan pekan depan pun ada lagi di wilayah lainnya. Jumlah guru yang mogok mengajar sekitar seribuan, karena kalau secara keseluruh, kan, guru honorer ini ada sekitar 14 ribu orang," katanya.

Ia mengatakan, aksi tersebut akan berlanjut sampai tuntutan mereka terpenuhi. Bahkan rencanaya pada awal November 2018 seluruh kecamatan akan secara serentak mogok mengajar, tepatnya setelah aksi nasional pada 30 Oktober.

Ia mengatakan, jika pemerintah daerah menepati janjinya untuk memberikan legalitas berupa surat keputusan (SK) bagi para guru honorer, terutama kategori 2, tidak akan ada aksi mogok.
"Kalau untuk urusan nasional sudah mengirimkan surat, kami apresiasi itu. Tapi yang bisa diambil dengan kebijakan daerah berupa insentif dan legalitas ini harusnya bisa disegerakan, jangan menunggu ada aksi dulu baru merealisasikan," katanya.

Menurutnya, para guru honorer dan forum honorer di Cianjur akan melihat reaksi Pemkab Cianjur.

Penulis: Ferri Amiril Mukminin
Editor: taufik ismail
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved