PT Jasa Sarana Teken MoU dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

PT Jasa Sarana dalam hal ini menekan kerja sama dengan Kejaksaaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

PT Jasa Sarana Teken MoU dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
MANIPULASI TELEKOMUNIKASI - AP alias AS (kanan), menenangkan istrinya yang menangis di ruang konsultasi saat penyerahan berkas tersangka dari Polda Jabar di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (18/11/2015). AP (40) ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan manipulasi akses telekomunikasi di Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dengan modus mengalihkan sinyal regulasi dari panggilan luar negeri menjadi panggilan lokal menggunakan alat elektrik bernama simbox, yang terungkap sejak 2014 hingga menyebabkan PT Telkom merugi triliunan rupiah. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Jasa Sarana dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman, Kamis (11/10) petang.

PT Jasa Sarana dalam hal ini menekan kerja sama dengan Kejaksaaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Kajati Jabar Raja Nafrizal mengatakan bidang iyang dikerjasamakan ini mempunyai beberapa tugas pokok, di antaranya penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Nota Kesepahaman itu dilakukan di di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jalan RE Martadinata, dihadiri Dirut PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari beserta jajaran, Kajati Jabar Raja Nafrizal, didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasi Penerangan Hukum, Kasi Perdata, Kasi PPH, Kasi Tata Usaha Negara, dan para Jaksa Pengacara Negara.

“Seringkali ditemukan adanya wanprestasi, adanya ketidakpuasan atas suatu kebijakan, persaingan usaha, regulasi yang berubah-ubah, penyalahgunaan wewenang, maka dari itu kami sepakat bahwa hal ini memang perlu ditindaklanjuti dengan menjaga kewibawaan Provinsi Jawa Barat melalui BUMD Jasa Sarana dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan aset negara,” kata Raja melalui siaran pers yang diterima, Jumat (12/10/2018).

Raja berharap penandatangan nota kesepahaman ini akan mendorong BUMD Jasa Sarana untuk dapat mengelola usaha secara transparan, akuntabilitas yang tinggi, dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Direktur Utama PT Jasa Sarana Dyah SH Wahjusari mengatakan Jasa Sarana saat ini tengah berfokus pada pengembangan bisnis infrastruktur di Jawa Barat.

Dalam perjalanannya tidak menutup kemungkinan akan menghadapi berbagai hambatan, gangguan, dan problematika hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berkenan untuk bermitra dengan kami. Tentunya kerja sama ini mewujudkan iklim bisnis positif dan menjaga tingkat kelayakan usaha, mampu meningkatkan kinerja dan tata kelola Jasa Sarana menjadi lebih baik,” ujarnya. 

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved