Lewat Perizinan Usaha Online, CIPS Nilai Kesiapan Daerah Permudah Perizinan

Imelda Freddy mengatakan, pemerintah seharusnya menyadari bahwa dalam proses penerbitan izin berusaha, banyak sekali izin-izin yang diperlukan.

Lewat Perizinan Usaha Online, CIPS Nilai Kesiapan Daerah Permudah Perizinan
Istimewa
Lisensi Instan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai kesiapan daerah-daerah di Indonesia dalam hal penerapan Online Single Submission (OSS), yang semestinya didorong oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyesuaian peraturan daerah dan juga kesiapan infrastruktur.

Hal itu penting mengingat setiap daerah memiliki peraturan daerah yang berbeda dan kesiapan infrastruktur internet yang juga tak sama.

Hal ini menyebabkan daerah belum mampu mengimplementasikan OSS dengan optimal dan justru menganggu iklim usaha.

Hal tersebut disampaikan peneliti CIPS, Imelda Freddy, melalui keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018).

Imelda Freddy mengatakan, pemerintah seharusnya menyadari bahwa dalam proses penerbitan izin berusaha, banyak sekali izin-izin yang diperlukan.

Izin yang dimaksud tak hanya masalah untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) saja. Sehingga tahapan perizinan yang dilalui untuk sampai ke tahap tersebut membuat pengusaha harus melengkapi dokumen yang cukup banyak dan menyita waktu.

“Contohnya, untuk mendapatkan SIUP, beberapa bidang usaha mengisyaratkan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam SOP pengurusan IMB pengurusannya memakan waktu hampir satu bulan. Tapi kenyataaannya, proses untuk mengurus IMB ini dapat memakan waktu yang lebih lama karena pengurusannya melibatkan beberapa dinas di tingkat daerah,” ujar Imelda.

Imelda menuturkan akibat dari peraturan itu, maka petugas dan juga pengusaha akan sama-sama dirugikan.

Cicipi Sensasi Nasi Goreng Singapura ala Seventh Dose Cafe

Persib Bandung vs Madura United, Maung Bandung Antara Tuah Stadion Batakan dan Kutukan Kalimantan

Pasalnya, petugas menjadi bingung harus menerapkan peraturan yang mana.

Sementara pengurusan izin berusaha yang diajukan oleh pengusaha menjadi tertunda lagi karena ketidak jelasan peraturan yang diterapkan.

“Sebaiknya sebelum OSS diberlakukan, pemerintah sudah lebih dulu memastikan kesiapan di daerah. Setelah dinas didaerah menyatakan siap, maka barulah OSS di terapkan, jangan malah sebaliknya,” ujar Imelda.

Sementara itu, sejak diluncurkan pada Senin (9/10/2018), operasional OSS sementara ada di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun, sebelum 6 bulan, operasional OSS nantinya akan dipindahkan secara permanen ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku lembaga OSS seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

Ratusan Gram Narkotika yang Dimusnahkan Kejari Cimahi Rupanya Hasil Pengungkapan Puluhan Perkara

Ribuan Orang Berpakaian Batik Ramaikan Gedung Sate, Ada Apa Ya?

Penulis: Ery Chandra
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved