Penegak Hukum Diminta Serius Tangani Dugaan Korupsi di Tasikmalaya

Kabar sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya kembali mengemuka.

Tribun Jabar/ Isep Heri
Ilustrasi: Puluhan aktivis PMII berdemonstrasi di Halaman Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (3/10/2018) Siang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Kabar sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di pemerintahan Kabupaten dan Kota Tasikmalaya kembali mengemuka.

Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten maupun kota Tasikmalaya yang diperiksa penyidik dari kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ramai diberitakan beberapa waktu lalu.

Terbaru, di Kabupaten Tasikmalaya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat telah memeriksa sejumlah pejabat termasuk sekretaris daerah di antaranya.

Sejumlah pejabat di Kabupaten Tasikmalaya dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian yang tengah menelusuri dugaan korupsi dana hibah APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK dalam surat dakwaan terdakwa pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, menyebut Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman turut memberikan uang sebesar Rp 600 juta kepada terdakwa.

Uang yang diberitkan itu terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN tahun 2018.

Dilaporkan ke Bareskrim Polri dan MKD, Fadli Zon Merasa Tak Ikut Sebar Hoaks Ratna Sarumpaet

Siswa SMP Sindangjawa Cirebon Bahagia, Akhirnya Bisa Kembali Belajar di Sekolah [VIDEO]

Menurut Pengamat Sosial dan Politik dari Institut Agama Islam Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Asep M Tamam, perlu ada keseriusan penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Tasikmalaya.

Dia mengatakan masyarakat Tasikmalaya sudah merasa gerah bahkan bahayanya akan merasa apatis, pasalnya beberapa kasus di tahun-tahun sebelumnya yang diselidiki selalu berakhir tanpa kepastian.

"Sudah cukup sering pula berbagai elemen masyarakat Tasikmalaya menginisiasi pelaporan dugaan kasus korupsi terhadap kejaksaan, kepolisian, hingga KPK dengan bukti-bukti yang dianggap cukup. Namun kasus-kasus yang diselidiki selalu berakhir singkat atau bahkan tak mendapat tanggapan sama sekali," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (4/10/2018).

Ketidakjelasan berbagai pengusutan dugaan korupsi ini menurut Asep membuat elemen masyarakat Tasikmalaya kehilangan kepercayaan dan mulai apatis.

Namun tidak sedikit juga elemen masyarakat yang tetap memberikan reaksi melalui aksi demonstrasi meminta penuntasan dugaan kasus korupsi yang terjadi.

Persib Bandung Kena Hukuman Keras, Pamflet Kritik PSSI Bertebaran, Bandung Melawan PSSI

Ini Alasan Gomez Ingin Laga Persib Vs Madura United Digelar di Jayapura

"Rekasi yang ditimbulkan masyarakat ini harus bisa menjadi pendorong bagi aparat pengusut, baik Polda Jabar maupun KPK, untuk benar-benar mengusut tuntas kasus yang telah bergulir," ujarnya.

Penegak hukum, imbuh dia, harus bisa memberikan angin segar kemenangan bagi masayarakat Tasikmalaya yang sudah muak dengan menguapnya berbagai kasus dugaan korupsi selama ini.

"Masyarakat Tasikmalaya sudah cukup lama memendam ketidaksukaan, bahkan kegeraman, kebencian terhadap praktik korupsi, terutama karena memang kasus-kasus yang telah berlangsung beberapa tahun lalu itu selalu hilang di tengah jalan, lalu kemudian tidak jelas, (yang bisa disebut) dengan tanda kutip kemenangan koruptor," kata Asep. (*)

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved