Dugaan Korupsi Penyaluran Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya, Tak Ada Proses Verifikasi Langsung?

Dia mengakui dalam proses verifikasi pengaju dana hibah tidak dilakukan proses peninjauan langsung untuk memastikan legalitas hukum setiap yayasan.

Tribun Jabar/ Isep Heri
Kepala bagian kesejahteraan rakyat Kabupaten Tasikmalaya, Maman Zamaludin 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat saat ini tengah membidik penyelewengan dalam penyaluran dana hibah bansos tahun anggaran 2017 di Kabupaten Tasikmalaya.

Sejumlah pejabat Pemkab Tasikmalaya telah dimintai keterangan terkait dugaan adanya korupsi dalam penyaluran anggaran tersebut.

Kepala bagian kesejahteraan rakyat Kabupaten Tasikmalaya, Maman Zamaludin, satu diantaranya yang telah dimintai keterangan beberapa waktu lalu.


Saat ditemui Tribun Jabar, Selasa (2/10/2018) Siang, Maman mengatakan saat pemeriksaan, penyidik melontarkan sejumlah pertanyaan seputar tugasnya dalam penyaluran dana hibah bansos tersebut.

Dia menjelaskan tugas dari dinasnya hanyalah menyetujui hasil rekomendasi yayasan atau penerima hibah.

"Kami bertugas menyetujui rekomendasi dari kecamatan dan bertugas memverifikasi yayasan atau penerima dana hibah," jelasnya.

Dia mengakui dalam proses verifikasi pengaju dana hibah tidak dilakukan proses peninjauan langsung untuk memastikan legalitas hukum setiap yayasan.

Karena dalam proposal ajuan yang direkomendasi telah dianggap legal oleh kecamatan yang dianggap mewakili.

"Kami tidak melihat langsung karena proses itu di kecamatan dan desa ada peninjau, sudah ada stampel desa dan kecamatan kan sudah benar," ujarnya.

Lengkong Siap Jadi Kecamatan Wisata di Kota Bandung

Ekonom Beberkan Siapa Saja Penguasa Sektor Perekonomian di Indonesia

Penulis: Isep Heri Herdiansah
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved