Direksi BPJS Kesehatan Disebut Memeras Pasien, Pasien Cuci Darah Ikut Aksi Massa di Istana Negara

"Dengan peraturan itu, maka dokter dan petugas rumah sakit tidak berani menolong, karena tidak ada yang membayar biaya pelayanan pasien miskin,”

Direksi BPJS Kesehatan Disebut Memeras Pasien, Pasien Cuci Darah Ikut Aksi Massa di Istana Negara
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok Roy Pangharapan. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Sekitar 1.000 orang yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, akan menggelar aksi massa berupa long march atau berjalan kaki dari Kota Depok menuju Istana Merdeka, Rabu (12/9/2018).

Mereka menuntut perbaikan sistem kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama bagi warga kurang mampu.

Sejumlah tuntutan mereka di antaranya muncul akibat adanya peraturan baru BPJS Kesehatan yang dianggap merugikan masyarakat.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, mengatakan aksi ini dilakukan karena DKR Depok menilai jajaran Direksi BPJS Kesehatan semakin tamak menindas pasien, dokter, perawat, bidan, puskesmas dan rumah sakit.

"Jadi sudah saatnya Presiden Joko Widodo memeriksa dan mengganti semua direksi BPJS Kesehatan yang menguras uang negara dan memeras pasien," kata Roy Pangharapan kepada Warta Kota, Selasa (11/9/2018).

Menurutnya, dalam aksi ini, puluhan pasien cuci darah rutin akan turut serta karena mereka merasakan betul bagaimana peraturan baru BPJS Kesehatan kini merugikan mereka.

Jelang Persib Bandung vs Arema FC, Maung Bandung Dapat Tekanan dari Bali United

Kesaksian Korban Selamat Kecelakaan Maut Sukabumi: Saya Ngerasa Ada yang Enggak Beres

"Para pasian cuci darah yang rata-rata karena sakit ginjal atau gagal ginjal ini akan langsung berada di lokasi di depan Istana Merdeka. Sebab karena kondisi kesehatan, mereka tidak memungkinkan ikut long march," katanya.

Roy mengatakan DKR Depok menuntut agar BPJS Kesehatan membatalkan semua peraturan baru yang merugikan masyarakat dan pasien.

"Pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan ini bukannya makin baik tapi semakin menyulitkan masyarakat dan pasien. Bukan itu saja, dokter, perawat dan rumah sakit pun sekarang menjerit-jerit akibat dirugikan terus menerus oleh hutang BPJS yang tidak dibayar," kata Roy Pangharapan.

Menurut Roy, setelah BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Penjaminan Pembiayaan Kesehatan yang berlaku Juli 2018, BPJS tidak lagi menanggung kegawat-daruratan, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit, dan rehabilitasi medis.

Halaman
123
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved