Kata Dedi Mulyadi Mengenai Situasi Indonesia Terkini, tentang Jokowi dan Para Penyelenggara Negara

Tetapi, istrinya setiap hari menghabiskan uang untuk pergi ke salon dan belanja di mal, arisan dan menjadi bagian dari kaum sosialita yang aktif

Penulis: Ichsan | Editor: Ichsan
Istimewa
Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi 

TRIBUNJABAR.ID - Ketua DPD I Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada meningkatnya beban utang luar negeri. Ini akan memengaruhi beban psikologis APBN dan juga sektor swasta. Ironisnya, ketika berbicara tentang beban utang luar negeri, banyak kalangan yang menimpakan seluruh kesalahan kepada Presiden Jokowi.

"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dianggap terlalu jor-joran. Apalagi karena sebagian dananya dibiayai dari pinjaman luar negeri. Sikap menyalahkan itu ada yang didasarkan pada nalar akademik tetapi juga ada yang didorong oleh nalar dan tujuan politik," kata Dedi Mulyadi, dalam rilisnya, Kamis (6/9/2018).

Menurut Dedi, semua pihak memahami  Jokowi memiliki semangat yang tinggi membangun negeri. Ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Dan hal ini berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi di banyak daerah terutama luar Pulau Jawa.

Artis Kartika Putri Sempat Ingin Memblokir Nomor Habib Usman, Begini Kisah Mereka Sebelum Menikah

Dedi mengatakan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan bertambahnya jumlah penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta, Jawa Barat dan Banten tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. Akibatnya, jumlah kendaraan yang berseliweran tidak diimbangi dengan pertumbuhan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Makanya Pak Jokowi melakukan loncatan pembangunan laksana pertunjukan akrobat pada sebuah panggung hiburan. Atau boleh jadi, sangat mirip dengan cerita Sangkuriang yang bekerja dikejar waktu sebelum ayam jantan berkokok di waktu fajar menjelang," kata mantan Bupati Purwakarta ini. 


Menurut Dedi, kalau ditelaah dengan kejernihan hati dan pikiran, pembangunan infrastruktur itu akan dinikmati oleh kita pada jangka panjang bukan hanya pada era Jokowi.  Seluruh anak bangsa akan menikmatinya sampai jauh setelah itu.

Budayawan Jawa Barat ini mengatakan, semangat pembangunan itu patut mendapatkan apresiasi. Namun hal yang harus menjadi sorotan adalah spirit membangun Presiden Joko Widodo tidak diimbangi dengan sikap dan perilaku para pengelola anggaran baik eksekutif maupun legislatif.

Dedi mengatakan, pengelolaan anggaran yang berbasis pagu selalu menjadi model pendekatan dalam penyusunan anggaran baik di pusat maupun daerah. Pagu anggaran seolah menjadi jatah bagi setiap lembaga, sedangkan isi pagu anggaran tidak pernah menjadi sorotan.

"Kebiasaan para penyelenggara negara mulai dari pimpinan sampai staf pelaksana selalu berkutat pada hal yang itu-itu saja. Perjalanan rutin, kunjungan dalam dan luar negeri, ongkos kantor, biaya ATK, bayar listrik, seminar, simposium dan sosialisasi selalu muncul dalam setiap periodesasi anggaran," ujar Dedi.


Menurut Dedi, prinsip yang menjadi pijakan bukanlah membangun gagasan atau program yang baru. Tetapi, hanya ingin menyerap anggaran secepat-cepatnya dengan pertanggung jawaban yang semudah-mudahnya.

Selain itu, dalam setiap tahun dibuat berbagai kebijakan atas nama peningkatan profesionalisme aparat dengan meningkatkan jumlah berbagai tunjangan. Jenisnya banyak, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan prestasi kerja, tunjangan hari raya, tunjangan ketiga belas dan tunjangan lainnya.

Namun faktanya, lanjut Dedi, seluruh upaya peningkatan kesejahteraan itu belum mampu secara optimal meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan harapan.

Halaman
12
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved