Disebut Belum Hasilkan Perda, Anggota DPRD Purwakarta Ini Tanggapi Begini

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Purwakarta, UM Sulaeman membantah tentang anggapan bahwa DPRD belum menghasilkan Perda.

tribunjabar/haryanto
Kantor DPRD Purwakarta 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Purwakarta, UM Sulaeman membantah tentang anggapan bahwa DPRD belum menghasilkan Perda.

Sebelumnya, Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan (eLKAP) Purwakarta menyebutkan bahwa hingga akhir Agustus 2018, DPRD Purwakarta belum ada satu pun Perda yang disahkan.

Dapat Anggaran Rp 42 Miliar tapi Sudah 8 Bulan DPRD Purwakarta Tak Menghasilkan Satupun Perda

Kabar Baru Shakira yang Sakit Leukemia, Cuma 2 Hari Putri Denada Bisa Ceria Setelah Itu Tersakiti

Menurutnya, anggota dewan periode 2014-2019, selama masa kerjanya tak mungkin tidak melahirkan satupun Perda untuk Purwakarta.

"Dalam satu tahun ini, minimalnya ada sebanyak 12 program legislasi daerah (Prolegda). Kalau tidak ada sama sekali, juga salah, yang namanya APBD itu, kan, merupakan Perda, tiap tahun ada Perda APBD," ucap Sulaeman, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (1/9/2018).

Sulaeman menjelaskan, dalam membuat hingga memutuskan sebuah Perda, DPRD tidak bisa berdiri sendiri, dan dengan mudah mengesahkan peraturan.

Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebelum membuat Perda, seperti perubahan-perubahan regulasi di tingkat kementerian.


Termasuk juga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh eksekutif tidak semuanya, dilanjutkan, marena tidak ada cantolan hukum diatasnya.

"Ada karena perubahan regulasi di pemerintah pusat juga, terkadang menyebabkan prolegda yang masuk ke DPRD tidak bisa dilanjutkan pembahasannya," ujarnya.

Politisi Partai Golkar Purwakarta itu pun menyebutkan kendala lain yang dihadapi pihak eksekutif selaku inisiator Raperda.

Salah satunya kesulitan melakukan pembahasan karena kurangnya SDM di Bagian Hukum Setda Purwakarta.

"Misalnya, suatu hari akan dilakukan pembahasan raperda tertentu tapi pihak eksekutif nya gak bisa, karena banyaknya kegiatan di Pemda, sehingga tertunda pembahasan  Raperda," kata Sulaeman menjelaskan. (*)

Penulis: Haryanto
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved