Satpol PP Akan Tertibkan Lokasi Pembangunan Rumah Deret

Sebanyak 350 personel gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dijadwalkan akan menertibkan lokasi pembangunan rum

Tribun Jabar/Hary Anto
Lokasi rumah warga Tamansari, Kota Bandung, yang akan dibangun rumah deret oleh pemerintah Kota Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 350 personel gabungan TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dijadwalkan akan menertibkan lokasi pembangunan rumah deret di RW 11 Tamansari, Bandung, Senin (27/8/2019).

Sampai saat ini masih ada empat kepala keluarga yang bersikeras menolak upaya relokasi, meskipun surat peringatan sudah di layangkan sejak beberapa waktu lalu.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Dadang Iriana, mengatakan bahwa pihaknya tetap akan membongkar lahan, meski sebelumnya Ombudsman Jawa Barat meminta menunda pembongkaran hingga proses hukum inkrah, lantaran warga Tamansari yang menolak pembangunan rumah deret sedang melayangkan gugatan ke PTUN.

Menurutnya, pembongkaran akan tetap dilakukan, karena gugatan yang dilayangkan ke PTUN tidak berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Gugatan yang diajukan ke  PTUN, kata Dadang Iriana, berkenaan dengan besaran uang kerohiman yang tertuang dalam surat DPKP3 Kota Bandung.


Menyamar, Polisi Tangkap Preman Berkedok Security yang Peras Warga Puluhan Juta Rupiah

PKL Garut Enggan Direlokasi Karena Lokasi Baru Kurang Menguntungkan

"Tetap akan kami lakukan (pembongkaran) sesuai rencana dan sudah dirapatkan, dibahas, dikoordinasikan akan eksekusi hari ini. Tapi kami akan menemui dulu wali kota (Ridwan Kamil) sebelum melakukan pembongkaran," ujarnya saat  dihubungi melalui telepon, Senin (27/8/2018).

Satpol PP Kota Bandung, kata Dadang, akan menertibkan sesuai SOP hasil rapat dengan TNI dan Polri yang tertuang dalam Surat Peringatan (SP) dan Perda nomor 5 tahun 2010 tentang penggunaan gedung.

Diakui Dadang, hanya ada 4 KK di RW 11 Tamansari yang menolak pembangunan rumah deret, sedangkan 154 KK lainnya mendukung program Pemkot Bandung tersebut. 

"Yang setuju sebanyak 154 KK sudah mendapat uang kerohiman, dan mereka berharap secepatnya (dibangun). Saya yakin kalau sudah dibangun, karena itu  ada di pusat kota, nilainya akan tinggi dibanding sekarang," ucapnya.

Lebih lanjut, Dadang berharap, pembongkaran tersebut dapat berjalan lancar dan tidak mendapat penolakan dari warga. 

"Harapannya, empat KK (yang menolak) tidak sampai melawan pemerintah, karena kami tidak menggusur, mereka akan ditempatkan kembali," katanya.

Gagal Raih Medali, Lalu Muhammad Zohri Sadari Kekurangannya

Penulis: Cipta Permana
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved