Tidak Sesuai UUD 45, KPAI Rekomendasikan Aturan Baru Terkait 3 Penyakit di BPJS Dicabut

KPAI menyebutkan, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. '

TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDA
PELAYANAN BPJS -- Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta agar peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) nomor 2, 3 dan 5 BPJS Kesehatan terkait jaminan pelayanan katarak, persalinan dengan bayi sehat dan rehabilitasi medik segera dicabut.

KPAI menilai peraturan baru itu bisa berdampak pada pelemahan kualitas kesehatan nasional dan tak sejalan dengan UUD 1945 serta UU 35 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

"Peraturan ini tidak senafas dengan UUD 1945 dan UU perlindungan anak. Sehat merupakan hak dasar semua warga negara dan anak Indonesia, maka konsekuensinya negara harus memberikan jaminan," kata Ketua KPAI Susanto di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2018).

"Jadi KPAI rekomendasikan BPJS Kesehatan agar peraturan ini dicabut sore ini," imbuhnya.

KPAI menyebutkan, kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia masih pada posisi 305 per 100.000 kelahiran. '

Padahal target yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 102 per 100.000 kelahiran, berdasarkan evaluasi Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Penjelasan Pakar Medis Soal Tanda-tanda Seseorang Mendekati Kematian

Ini Arti Sedah Mirah Nasution, Nama Cucu Presiden Jokowi

Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Berdasarkan Laporan World Bank tahun 2017, dalam sehari ada empat ibu di Indonesia yang meninggal akibat melahirkan. Dengan kata lain ada satu ibu di Indonesia yang meninggal setiap enam jam.

"Melihat kondisi, standar baru di Perdijampelkes itu sangatlah tidak tepat," tandasnya.

Susanto mengatakan, pihaknya memahami adanya permasalahan serius terkait manajemen keuangan dalam BPJS Kesehatan.

Namun, KPAI menyayangkan badan pelayanan publik itu mengurangi atau membatasi manfaat apalagi bila sampai pelayanan kesehatan.

Halaman
12
Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved