JK Sindir Ada Menteri yang Tak Datang Ketika Diundang Rapat Menteri Kordinator

Hal itu kata JK beralasan, agar mempermudah koordinasi dan komunikasi antar menteri-menteri kabinet.

JK Sindir Ada Menteri yang Tak Datang Ketika Diundang Rapat Menteri Kordinator
Fabian Januarius Kuwado
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbincang di Beranda Istana Merdeka, Jakarta Kamis (3/11/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu.

TRIBUNJABAR.ID.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla didapuk menjadi Keynote speech dalam diskusi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2018).

Saat sesi tanya jawab seorang peserta menanyakan efektifitas Kementerian Koordinator atau Kemenko yang berjumlah 4 saat era Jokowi-JK.

Hal itu kata JK beralasan, agar mempermudah koordinasi dan komunikasi antar menteri-menteri kabinet.

"Memang koordinasi itu penting dan kadang-kadang sulit, karena susah koordinasi itu maka ada menko, empat menko di kabinet ini," kata JK.

Meski telah ditambah 1 Kemenko baru, namun Kalla menuturkan masih saja ada menteri yang absen saat diundang rapat.

Ia menyebut, Menteri di bawah koordinator Kemenko Kemaritiman kadang-kadang tidak hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau gampang koordinasi saya kira tidak ada jabatan itu. Jadi kalau jaman dulu cuma tiga, sekarang justru empat. Ada menko maritim (menteri di bawah Kemenko Maritim) walaupun kadang-kadang menterinya tidak datang kalau diundang oleh Menko Maritim (Menko Luhut)," ucapnya.

Padahal menurut JK, komunikasi dan koordinasi antar menteri itu penting, untuk memaksimalkan kerja kabinet kerja.

"Koordinasi itu sangat penting, karena dianggapnya agak ruwet maka kita memperbaiki koordinasi itu. Memang menteri itu mempunyai tugas masing-masing dalam aturannya, keppres masing-masing ada tugasnya," ungkap Kalla.

"Katakanlah menteri KKP itu mengurus bagaimana ikan, bagaimana illegal fishing dan sebagainya, tapi juga menteri UKM bagaimana juga mendanai itu pada nelayan-nelayan kecil, mendag juga mengatur ekspor perikanan, industri juga mengatur tentang industri perikanan. Jdi memang banyak sekali yang terlibat di situ. Angkatan laut juga pasti menjaga illegal fishing," lanjut Kalla.(*)


Editor: Ravianto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved