OPINI

Menguji Integritas Jokowi

DI tengah ingar bingar partai politik mencari sekutu untuk membentuk koalisi demi memenangkan pertarungan presiden, ada upaya pemelintiran hukum

Editor: Kisdiantoro
DOKUMENTASI TRIBUN JABAR
Cecep Burdansyah 

Berangkat dari fakta inilah para pemikir hukum kemudian merumuskan negara demokrasi berdasarkan hukum, antara lain dengan membatasi kewenangan lembaga negara, pemisahan lembaga negara dan distribusi kewenangan lembaga negara, serta pembatasan jabatan seseorang dalam jabatan politik, terutama pucuk pimpinan.

Sebetulnya konstitusi kita agak terlambat menyelaraskan negara moderen berbasis demokrasi dan hukum, sebab dalam UUD 1945 sebelum amandemen tak ada distribusi kewenangan lembaga negara. Bahkan masa jabatan presiden dan wakil presiden pun tidak dibatasi.

Pasal 7 UU 1945 sebelum amandemen berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Tak heran Soeharto bisa bertahan di kursi presiden selama 32 tahun (6 periode). Apa yang terjadi dengan pemerintahan Orde Baru yang cukup lama itu? Suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai sekarang dampaknya sulit ditumpas, bahkan diminimalisasi pun masih sulit karena menyangkut sumber daya manusia, terutama elite politik dan birokrasi masih banyak orang-orang lama yang terpapar penyakit korupsi tapi dominan dalam membuat kebijakan.

Berkaca pada fakta Orde Baru, dan secara teoretik akademik UUD 1945 sebelum amandemen tak sesuai lagi dengan semangat zaman, wakil rakyat pada era reformasi sepakat untuk mengamandemen UUD 1945.

Eks Persib Bandung Ini Harus Dibawa ke Rumah Sakit dan Menerima Enam Jahitan, Ini Penyebabnya

Amandemen itu dilakukan sebanyak empat kali oleh MPR masa kepemimpinan Amien Rais. Amien sendiri banyak disebut sebagai tokoh reformasi.

Namun perjalanan reformasi itu seperti hendak berbalik arah. Para elite politik yang sedang bertarung di panggung politik nasional saat ini, yang seharusnya berjalan selaras dan searah dengan cita-cita reformasi, justru seperti ingin berkhianat. 

Dengan ada partai politik yang mengajukan uji review ke Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan jabatan wakil presiden pada UU No Tahun 2017, serta masuknya Jusuf Kalla jadi pihak yang berkepentingan, tak pelak bahwa upaya ini hanya sekadar untuk memenuhi ambisi politik jangka pendek.

Dengan alasan tak ada yang layak untuk menjadi cawapres mendampingi Jokowi pada pilpres 2019, partai tersebut dan Jusuf Kalla tega memelintir hukum demi ambisi politik. Sikap tersebut jelas tidak menunjukkan sikap sebagai negarawan.

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Merasa SBY Seharusnya Mendukung Jokowi

Jokowi sebagai kepala negara, juga sekaligus sebagai orang yang berkepentingan maju sebagai kandidat yang disebut-sebut kuat apabila berpasangan lagi dengan Jusuf Kalla, tengah diuji integritasnya sebagai pemimpin.

Apakah ia akan menunjukkan komitmen untuk menegakkan konstitusi, dengan menutup ruang bagi Jusuf Kalla untuk jadi cawapresnya, dengan alasan konstitusi. Atau justru ia akan membuka selebar-lebarnya.  Jika ia menutup ruang, ia akan dicatat sebagai politikus yang mengedepankan cita-cita reformasi.

Tapi jika sebaliknya memberi ruang, ia akan dicatat berada di barisan para pengkhianat reformasi.***

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved