Panwaslu Kabupaten Bandung Minta Bacaleg Jujur, Kades yang Nyaleg Harus Mundur

"Selain itu ada bacaleg yang belum lengkap atau keabsahan ijazah sekolahnya baik tingkat SMA ataupun S1-nya belum jelas

Panwaslu Kabupaten Bandung Minta Bacaleg Jujur, Kades yang Nyaleg Harus Mundur
DOKUMENTASI TRIBUN MANADO
Illustrasi caleg 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung meminta para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) di Kabupaten Bandung, mengungkapkan secara jujur pengisian dokumen riwayat hidup atau pekerjaannya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menuturkan, pihaknya telah mengawasi dan meneliti sejumlah dokumen Bacaleg yang akan maju pada Pileg 2019 di Kabupaten Bandung.

Kenali Bahaya Mengonsumsi Pisang di Malam Hari Saat Batuk Pilek

"Tak sedikit mereka yang mencalonkan diri itu merupakan kepala desa, perangkat desa, BPD hingga ASN. Dan Bacaleg yang masih berstatus sebagai kepala desa dan perangkat serta BPD itu sama sekali tidak menyertakan surat pengunduran diri dari posisinya sekarang," kata Hedi saat dihubungi wartawan, Selasa (24/7/2018).

Hedi mengatakan para bacaleg ini terutama para kades dan ASN masih memiliki waktu hingga 31 Juli 2018 untuk memperbaiki kelengkapan persyaratan. Berdasarkan informasi yang beredar, sebanyak 20 kepala desa di Kabupaten Bandung ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu 2019.


"Dari penelusuran di lapangan, baru enam orang yang telah teridentifikasi benar-benar mencalonkan diri," ujarnya.

Sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf k disebutkan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, kepala desa, perangkat desa, ASN, anggota TNI/Polri, direksi, komisaris BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai caleg harus mengundurkan diri.

Selain itu kata Hedi, masih banyak partai politik (parpol) yang tidak mengunggah data pencalonan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dari 15 parpol yang mendaftarkan diri, baru lima parpol yang telah mengunggahnya.

"Selain itu ada bacaleg yang belum lengkap atau keabsahan ijazah sekolahnya baik tingkat SMA ataupun S1-nya belum jelas. Atau masih ada juga Bacaleg yang belum melampirkan SKCK, surat keterangan sehat jasmani, foto 4x6 hingga surat keterangan pengadilan," tuturnya.


Bawaslu meminta pimpinan parpol untuk tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD serta calon presiden dan wakil presiden. Kemudian tidak melakukan politik uang, tidak melakukan suap serta tidak mencalonkan anggota dewan yang melakukan tindak pidana korupsi, obat-obatan terlarang, terorisme dan kejahatan seksual.

Disinggung PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK yang memperbolehkan mantan napi berpolitik, Hedi menyarankan agar calon yang namanya kelak dicoret akibat aturan tersebut untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Kami berharap semua parpol ikut menjaga kredibilitas dan citranya di mata rakyat untuk tidak mengusung mantan napi dengan kejahatan tersebut. Sebab, lembaga DPR maupun DPRD, menurut beberapa survei dianggap sebagai lembaga paling korup yang harus dikikis," kata Hedi.

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved