PHRI Jabar Ungkap Soal Proses Perizinan Hotel dan Restoran di Tingkat Kota dan Kabupaten Sangat Lama

PHRI Jabar menilai banyaknya hotel, restoran, dan penginapan tak berizin di daerah termasuk wilayah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung dikarenakan

PHRI Jabar Ungkap Soal Proses Perizinan Hotel dan Restoran di Tingkat Kota dan Kabupaten Sangat Lama
shutterstock
Illustrasi : Masalah perizinan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menilai banyaknya hotel, restoran, dan penginapan tak berizin di daerah termasuk wilayah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung dikarenakan proses perizinan di tingkat pemerintah daerah sangat lama.

"(Padahal) Presiden Jokowi mengatakan perizinan jangan berlama-lama. Nunggunya lama sekali, kadang kala suka dipermainkan. Akhirnya banyak hotel berdiri dan persyaratannya belum ada," ujar Ketua PHRI Jabar, Herman Muhtar saat dihubungi, Senin (16/7/2018).

Menurutnya selama ini persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha hotel dan restoran terbilang cukup banyak. Dirinya mencontohkan di Pangandaran yang terdapat ratusan hotel, namun yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) hanya sedikit.

Ini Penuturan Patrich Wanggai Terkait Kontraknya di Persib hingga Soal Nomor Punggung

Begini Reaksi Jokowi Saat Diprotes Warga, Gara-gara Salah Sebut Nama Desa

"Akibatnya, potensi pendapatan asli daerah (PAD) berkurang dan para pengusaha banyak main belakang," ujarnya.

Herman meminta agar pemerintah daerah untuk memutihkan hotel, restoran dan penginapan lainnya yang belum memproses izin dan disegerakan izinnya tersebut. Karena hotel dan restoran tersebut sudah berdiri lama namun, persyaratan belum diselesaikan.

"Masa harus dibongkar dan masa enggak ada jalan keluar. Itu juga (pemutihan) dilakukan agar PAD dari hotel dan restoran maksimal," katanya.

Selain itu, menurut Herman sebagian hotel dan restoran yang bermasalah ini belum tergabung ke PHRI. Seperti belum memiliki amdal dan izin dari masyarakat sekitar, yang otomatis belum memiliki TDUP.


"Mereka yang punya TDUP sudah terdaftar di PHRI," katanya.

Herman mengimbau bagi hotel dan restoran yang belum memenuhi persyaratan bisa datang ke PHRI untuk berkonsultasi. Sehingga diharapkan PHRI bisa menjembatani hotel dan restoran dengan pemda terkait perizinan.

Sebelumnya Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung, Usman Sayogi mengatakan, sebanyak 48 usaha hotel, restoran, penginapan besar serta bangunan lainnya di Bandung Selatan berdiri dan beroperasi tanpa izin. (*)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved