Pilkada Serentak

Gubernur Maluku Utara Terpilih Ditahan KPK, ''Apakah Jokowi akan Melantik di Balik Jeruji KPK?''

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Hasyim Asyari pun angkat bicara menanggapi pernyataan lembaga antirasuah tersebut.

Editor: Kisdiantoro
NET
Ilustrasi logo KPU 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan memfasilitasi pelantikan calon Gubernur Maluku Utara apabila Ahmad Hidayat Mus dinyatakan menang dalam Pilkada Serentak 2018.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Hasyim Asyari pun angkat bicara menanggapi pernyataan lembaga antirasuah tersebut.

"Apakah Presiden (Joko Widodo) akan melantik gubernur Maluku Utara terpilih dari balik jeruji KPK?" kata Hasyim melalui pesan singkatnya, Senin malam (2/7/2018).

Sebab, mantan Bupati Sula itu diketahui telah ditahan oleh KPK setelah menjadi tersangka dugaan pengadaan fiktif pembebasan lahan Bandara Bobong yang menggunakan APBD Kabupaten Kepulauan Sula pada 2009.

Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah jelas aturannya bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta.


"Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara," kata Hasyim sebagaimana isi Pasal 163 Ayat (1) UU Pilkada.

Adapun pelantikan gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara tersebut dimulai sejak era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Alasannya, gubernur dan wakil gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Baca: Kapal Pembawa TKI Karam di Perairan Malaysia, 1 Orang Tewas dan 18 Lainnya Dinyatakan Hilang

Pernyataan KPK sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, setelah Ahmad Hidayat Mus ditahan KPK, tak lama setelah sejumlah lembaga survei menyatakan bahwa pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar menang dalam Pilkada Serentak 2018.

"Sepanjang dia (Ahmad Hidayat Mus) belum inkrah, dinyatakan bersalah, masih punya hak. Kalau dia (Kemendagri) mau untuk melantik, maka kami akan fasilitasi," ujar Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Baca: Kesaksian Adik Temukan Nining Setelah 1,5 Tahun Ditelan Ombak Pelabuhanratu, Rasakan 3 Hal Janggal

Meski demikian, Basaria mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri perihal pelantikan Ahmad. Video Pilihan "Kalau ada surat resmi nanti, kami sudah tentu akan fasilitasi. Kita harus asas praduga tak bersalah," kata Basaria.

Dalam Pilkada Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar meraih 120.015 suara atau 28,76 persen. Pasangan nomor urut 1 ini merupakan pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Apa Jokowi Melantik Gubernur Malut Terpilih dari Balik Jeruji KPK?"

Sumber: Kompas
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved