Pilkada Serentak

Panwaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS di Kabupaten Bandung

Secara aturan warga Jawa Barat masih diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tapi harus membawa formulir A5.

(TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS di Kabupaten Bandung pada Pilgub Jabar 2018, Jumat (29/6/2018).

Koodinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia, mengatakan TPS yang direkomendasikan untuk PSU adalah TPS 19 Desa Sindangpanon, Kecamatan Banjaran, dan TPS 03 Desa Cingcin Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

"Untuk TPS 19 Sindangpanon sudah direkomendasikan, kalu TPS 03 Cingcin nanti malam paling lambat akan kami kirimkan rekomendasi PSU-nya kepada KPU Kabupaten Bandung," tutur Hedi kepada wartawan di Soreang, Jumat (29/6/2018).

Hedi menuturkan rekomendasi PSU di TPS 19 Desa Sindangpanon ini dikarenakan ada dua warga di luar TPS tersebut yang diperbolehkan mencoblos tanpa memenuhi syarat administrasi.


Secara aturan warga Jawa Barat masih diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tapi harus membawa formulir A5.

"Ada warga Majalengka dan Ponorogo yang diperbolehkan mencoblos di TPS tersebut tapi yang bersangkutan hanya membawa KTP-el. Petugas hanya menuliskan yang bersangkutan dalam DPTB (Daftar Pemilih Tembahan), seharusnya dia membawa formulir A5," tuturnya.

Hal yang hampir serupa juga dilakukan kepada warga Ponorogo, petugas KPPS di TPS 03 Desa Cingcin membolehkan mencoblos hanya berbekal E-KTP Jawa Timur.

KPPS beralasan yang bersangkutan sudah lama tinggal di wilayah tersebut.

Baca: Chicco Jerikho Tak Sabar Menanti Lahirnya Sang Anak, Mau Pelukan Bertiga

"Persoalannya administrasi tetap harus ditempuh, yang bersangkutan belum tercatat sebagai warga Jawa Barat yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan," katanya.

Dikatakan Hedi, sesuai dengan aturan, jika ada lebih dari satu orang yang bukan haknya melakukan pencoblosan di satu TPS, maka bisa dilakukan PSU.

Sementara di TPS 03 Desa Cingcin, lanjut Hedi terdapat perbedaan jumlah daftar hadir formulir C7 dengan perolehan suara.


"Daftar hadir dalam C7 berjumlah 407 orang, sementara perolehan suara mencapai 446 orang. Daftar hadir juga seharusnya diisi oleh pemilih, ini malah diisi oleh KPPS dengan alasan daftar hadir sempat hilang dan baru ditemukan pukul 11.00 WIB," tutur Hedi.

Disinggung mengenai lolosnya kejadian di dua TPS itu dari pengawasan pengawas TPS dan saksi, Hedi mengatakan posisi pengawas, saksi, dan KPPS berjauhan.

"Ini sangat disayangkan, seharusnya posisinya berdampingan, sehingga kejadian ini bisa dicegah sedini mungkin," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved