Pilkada Serentak

Ini Tanggapan KPU Soal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS Kabupaten Bandung

Meski demikian, Yuda menegaskan pihaknya siap menggelar PSU tersebut jika seandainya Panwaskab benar-benar merekomendasikan PSU.

Ini Tanggapan KPU Soal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS Kabupaten Bandung
(TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung masih menunggu rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk dua TPS. Meski demikian KPU Kabupaten Bandung mengaku siap menggelar PSU tersebut.

"Katanya ada 2 TPS yang PSU. Pada prinsipnya kami sekarang sedang menunggu proses rekomendasi dari Panwaskab. Apakah benar hasil kajian mereka (Panwaskab) masuk kategori PSU atau tidak," tutur Ketua Divisi Sosialisasi, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Bandung, Yudaningsih F Saad saat dihubungi, Jumat (29/6/2018).

Meski demikian, Yuda menegaskan pihaknya siap menggelar PSU tersebut jika seandainya Panwaskab benar-benar merekomendasikan PSU. Karena berdasarkan pengalaman KPU di Pileg 2014 lalu pernah menggelar PSU di tiga TPS.

Baca: Perolehan Suara Rindu Jeblok di Kota Tasik, Ini Dugaan Uu, Ada yang Main-main dengan Timses Asyik?

Baca: Panwaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS di Kabupaten Bandung

"Ini baru terindikasi, seandaikan dua TPS itu masuk kategori PSU. Kami siap kami menuggu Panwaskab aja," katanya.

KPU sendiri menyayangkan peristiwa tersebut, kenapa KPPS dan Panwas bisa kecolongan. Secara regulasi KPPS tersebut telah melakukan kekeliruan, namun apakah karena faktor kelelahan atau bukan pihaknya juga tidak tahu. Padalah sebelumnya pihaknya telah mengoptimalkan bimbingan teknis pada PPK dan PPS.

"Jika KPPS mengizinkan orang ber E-KTP di luar Jabar untuk memilih di Jabar itu tidak boleh. Dan pada saat itu padahal saksi dan pengawas TPS ada. Bagaimana kinerja mereka apa mereka tidak faham regulasi atau memang kelelahan kami tidak tahu," katanya.

KPU mengaku akan memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis bagi KPPS yang melakukan pelanggaran administrasi tersebut. (*)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved