Pilgub Jabar

Stiker APK Masih Banyak Ditemukan di Angkot, Panwaslu: Pemilik Angkot Bisa Kena Pidana

"Di angkot-angkot juga kami masih menemukan ada gambar tempel (stiker) di angkot milik calon tertentu tertempel di angkot,"

Stiker APK Masih Banyak Ditemukan di Angkot, Panwaslu: Pemilik Angkot Bisa Kena Pidana
istimewa
Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di Kabupaten Bandung sudah dilakukan sejak tadi malam tepat pukul 24.00 serempak di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Bandung, Minggu (24/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Memasuki masa tenang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) mulai diturunkan oleh tim gabungan KPU, Panwas, Satpol PP, Dishub, Polisi dan TNI, Minggu (24/6/2018).

Panitia Pengawas Kabupaten Bandung masih menemukan sejumlah APK berupa stiker paslon tertentu yang menempel di angkutan umum. Selain itu panwas juga masih menemukan sejumlah APK yang terpasang dan belum dicopot karena keterbatasan peralatan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menuturkan penurunan APK di Kabupaten Bandung sudah dilakukan sejak tadi malam tepat pukul 24.00 serempak di seluruh kecamatan dan desa.

"Mungkin saja masih ada satu dua yang belum tercabut karena di antaranya terkendala peralatan. Seperti di Baleendah masih ada APK berupa reklame yang belum diturunkan dengan alasan karena menurut pihak kecamatan (setempat) alat-alatnya tidak ada," tutur Hedi saat dihubungi tadi siang.

Baca: Kisah Dukun Paling Keji yang Menakutkan, Membunuh Puluhan Pasien Demi Kesaktian

Untuk kebutuhan peralatan sendiri sudah tersedia di Satpol PP Kabupaten Bandung, untuk itu pihaknya meminta pihak kecamatan untuk berkoordinasi dengan pihak Satpol PP untuk kebutuhan peralatan tersebut.

"Di angkot-angkot juga kami masih menemukan ada gambar tempel (stiker) di angkot milik calon tertentu tertempel di angkot," ujarnya.

Atas temuan tersebut Hedi mengatakan pihaknya akan meminta Dinas Perhubungan atau kepala terminal yang bersangkutan untuk segera menurunkan atau melepas APK berupa stiker tersebut di masa tenang ini.

Diakui Hedi memang tidak ada batas waktu pelepasan, namun jika APK ini masih terpasang hingga waktu pencoblosan tiba, maka sanksinya bisa ancaman pidana.

"Kami baru patroli dari Soreang ke Kertasari masih banyak ditemukan APK di angkot. Kami akan instruksikan lagi pihak kecamatan untuk segera koordinasi dengan pihak terminal. Minimal ingatkan pemilik angkutan untuk segera membersihkan APK tersebut, atau tidak akan terancam pidana," tuturnya.

Baca: Bawaslu RI Minta Pj Gubernur dan SBY Tak Memperkeruh Suasana Jelang Pilgub Jabar

Sanksi ancaman pidana ini bisa dikenakan kepada paslon atau pemilik kendaraan. Sesuai dengan ketentuan maka harus melalui kajian terlebihdahulu apakah yang aktif ini paslon atau pemilik kendaraan.

"Semuanya harus bersih, kami bekerja skala prioritas di jalan-jalan protokol dulu kemudian di jalan-jalan dan gang-gang kecil. Apalagi untik stiker ini susah, oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk terlibat aktif juga dalam penurunan APK ini. Masyakat bisa melepas APK secara langsung," katanya. (*)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Yudha Maulana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved