Deddy Mizwar Angkat Bicara soal Penggeledahan di Rumahnya yang Dilakukan oleh M Iriawan

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Kabar mengejutkan terungkap menjelang Pemilihan Gubernur di Jawa Barat,

Rumah Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar disebut telah digeledah oleh Pj Gubernur Komjen M Iriawan.

Bagaimana tanggapan Deddy Mizwar?

Deddy Mizwar mengatakan penggeledahan tersebut terjadi pada empat bulan lalu.

"Saya kira biasa-biasa saja enggak ada masalah, ya enggak harus begitu lah. Udah lama, 4 bulan yang lalu," kata Deddy.

Deddy melanjutkan, tindak penggeledahan tersebut tak apa-apa dilakukan, namun jangan sampai menimbulkan ketakutan.

"Ya bentuk kehati-hatian sih boleh, apresiasi. Tapi jangan jadi paranoid. Karena rumah juga gak akan bisa memenangkan apa apa. Hehehehe. Gak ada pengaruh ya, saya kira itu," tukas Deddy.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut rumah Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar digeledah oleh Pj Gubernur Komjen M Iriawan.

SBY menyebut kejadian itu ketika membebarkan soal adanya oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral di Pilkada 2018.

Selain itu kata dia, peristiwa yang dinilai ketidak netralan di Jawa Barat tersebut merupakan yang terbaru dari sekian banyak kejadian lainnya yakni di Jakarta, Kaltim, Jatim, Maluku dan Riau.

"Di Jawa Barat yang baru saya dengar, apa harus rumah dinas gubernur duperiksa, digeledah oleh pejabat gubernur?, kalau tidak salah sekarnag merembet ke tempat calon wakil gubernur," ujar SBY di Hotel Santika, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018).

Ia mengaku menyayangkan atas kejadian tersebut.

Sebab kata dia, ia bertanya-tanya kenapa hanya terjadi pada pasangan Cagub Jabar Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi dan tidak dengan pasangan calon yang lain.

"Mengapa hanya pasangan ini, mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan, malah sebagian dari mereka anggota legislatif sebelumnya. Terlalu banyak. Ini sebagian kecil dari apa yang rakyat ketahui, yang pasangan calon lain ketahui, yang saya dapatkan laporannnya," ungkapnya.

Untuk itu, SBY meminta bagi oknum aparat bisa netral di Pilkada 2018.