Breaking News:

M Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Pemerintah Dinilai Jilat Ludah Sendiri Hingga Argumen Seadanya

Menurutnya, penunjukan M Iriawan menjadi Pjs Gubernur Jabar sudah menuai kontroversi sejak diwacanakan Januari lalu.

NET
Komisaris Jenderal Mochammad Iriawan 

TRIBUNJABAR.ID- Pelantikan Sestama Lemhanas, Komjen Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar, Senin (18/6/2018), menuai pro dan kontra.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, satu di antara pihak yang tak sepaham dan mengkritik keras keputusan pemerintah itu.

"Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tidak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya?" kata Fadli Zon dilansir Kompas.com, Senin (18/6/2018).

Menurutnya, penunjukan M Iriawan menjadi Pjs Gubernur Jabar sudah menuai kontroversi sejak diwacanakan Januari lalu.


Ia mengatakan wacana penunjukan M Iriawan jadi Pjs Gubernur Jabar sudah ditarik pada Februari 2018 melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

"Dulu alasannya rawa tapi sejauh ini Pilkada Jabar aman-aman saja. Data Kemendagri dan Polri menunjukkan Jabar bukan termasuk zona merah Pilkada," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi nara sumber pada diskusi polemik bertemakan Freeport Bikin Repot di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Diskusi mingguan ini membahas polemik dugaan Ketua DPR RI Setya Novanto mencatut nama presiden dan wapres untuk meminta saham Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menjadi nara sumber pada diskusi polemik bertemakan Freeport Bikin Repot di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Diskusi mingguan ini membahas polemik dugaan Ketua DPR RI Setya Novanto mencatut nama presiden dan wapres untuk meminta saham Freeport. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Pengamat politik Ray Rangkuti juga mengatakan tak ada alasan kuat menunjuk anggota kepolisian sebagai Pjs Gubernur Jabar.

Sama seperti Fadli Zon, dia menilai tak ada indikasi kerawan di Pilkada Jabar.

Baca: Tol Jakarta-Cikampek Semakin Padat, One Way Diperpanjang Lagi, Kini dari KM 69

Menurut pendiri Lingkar Madani ini keputusan pemerintah itu tak memiliki urgensi apapun. Alasannya pun lemah.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti. (KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Halaman
12
Penulis: Tarsisius Sutomonaio
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved