Satgas Penertiban PKL Kota Bandung Dinilai Tebang Pilih

Pemerintah Kota Bandung dinilai tebang pilih dalam menindak keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung.

Satgas Penertiban PKL Kota Bandung Dinilai Tebang Pilih
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Ilustrasi PKL 

Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung dinilai tebang pilih dalam menindak keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bandung sehingga PKL bermunculan termasuk PKL bermobil atau sering disebut moko (mobil toko).

Hal ini diungkapkan mantan wakil wali Kota Bandung periode 2008-2013, Ayi Vivananda, terkait maraknya moko di jalanan Kota Bandung.


Menurut Ayi, kebijakan yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandung saat ini terkesan tebang pilih karena hanya menindak PKL konvensional yang menggunakan roda di atas lapak-lapak kecil.

Padahal, PKL konvensional maupun moko sama-sama telah melanggar ketertiban bahkan hingga membuat kemacetan.

Baca: Kenapa Harus Rute Penerbangan Kertajati-Surabaya yang Dibuka? Begini Alasannya

"Mereka sama, merampas hak-hak warga," ujar Ayi di Bandung, Jumat (8/6).

Ayi pun mengkritisi langkah Satuan Tugas Penertiban PKL Kota Bandung yang dipimpin Oded M. Danial karena tidak maksimal dalam mengatur keberadaan pekerja informal itu.

Selain tebang pilih, menurutnya tim tersebut tidak jelas dalam mendata dan menentukan lokasi-lokasi mana saja yang boleh dipergunakan PKL.

"Pemerintah harus mendata PKL agar nantinya bisa ditempatkan pada lokasi yang sesuai. Jika dibiarkan, akan semakin massif. Satu sisi PKL dari kalangan tidak mampu dikejar-kejar, di sisi lain yang pakai mobil dibiarkan. Padahal sama-sama melanggar," katanya.

Halaman
12
Penulis: Tiah SM
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved