Hubungan Plt Bupati Bandung Barat Disebut-sebut Tak Harmonis dengan Sejumlah Kepala SKPD

Berhembus suasana tak harmonis di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat antara Pelaksana tugas Bupati Bandung Barat. . .

Hubungan Plt Bupati Bandung Barat Disebut-sebut Tak Harmonis dengan Sejumlah Kepala SKPD
Tribun Jabar/Hilman Kamaludin
Wakil Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra, di Kantor Pemkab Bandung Barat, Jalan Padalarang-Cisarua, Kamis (12/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Berhembus kabar tak harmonis di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat antara Pelaksana tugas Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra dengan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab mulai terdengar.

Hal itu jelas terlihat dari adanya instruksi Plt Bupati terkait proses tahapan assesment bagi 14 pejabat eselon II yang ternyata tidak mendapat tanggapan positif oleh sejumlah kepala SKPD.

Berdasar informasi, pada Kamis 31 April 2018 di University Center UPI, Kota Bandung, digelar tahapan assesment bagi 14 pejabat eselon II.

Asessment itu atas dasar perintah dari Plt Bupati melalui surat perintah Plh Sekda, Aseng Junaedi. Tetapi, ternyata yang hadir hanya lima orang sementara sembilan lainnya mangkir.

Tak hadirnya sembilan kepala SKPD tersebut, disebut-sebut sebagai bentuk perlawanan mereka. Padahal, tahapan assesment merupakan kesempatan dan hak pejabat, sekaligus memang Plt Bupati memiliki rencana untuk merotasi jabatan eselon II.

Masih dari informasi yang didapat, saat itu kepala SKPD yang hadir dalam proses assesment, di antaranya Maman Sulaeman (Plt Disperindag), Asep Wahyu FS (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Heri Partomo (Dinsos), Agus Maolana (Plt BKPSDM), dan Agustin Priyanti (Plt Bappeda).

Sedangkan Asisten II Bidang Ekbang, Asep Ilyas meninggalkan lokasi sebelum kegiatan berlangsung.

"Proses assesment dimulai pukul 10.00-13.00 WIB. Waktu itu yang hadir lima orang dari 14 orang yang diminta hadir. Mereka yang hadir menjalani tes berupa tes kepribadian, tes kemampuan profesional, tes potensi akademik, dan lainnya," kata seorang sumber di internal Pemda KBB yang tak ingin namanya disebutkan, belum lama ini.

Pada proses tahapan assesment tersebut, Plh Sekda KBB, Aseng merupakan ketua panitia seleksi tahapan assesment evaluasi jabatan pimpinan tinggi pratama pun tak tampak hadir.

Bahkan, surat perintah no 04/PANSEL/2018 tanggal 30 Mei 2018 juga tidak dibubuhi tandatangannya. Hal itu justru semakin menguatkan bahwa hubungan antara Plt Bupati dan Plh Sekda KBB kurang harmonis, karena ditenggarai dugaan dari rencana rotasi dan penggantian Plh Sekda oleh Plt Bupati yang selama ini digembar-gemborkan.

Terpisah, Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil melihat sisa jabatan Plt Bupati KBB yang sampai 17 Juli 2018 ada baiknya fokus pada persoalan mengangkat kinerja PNS dan kepercayaan publik, seperti meningkatkan pelayanan publik tanpa menggeser posisi PNS, memperbaiki kinerja pasca OTT, serta menyukseskan agenda pilkada dan mengurangi kemunginan gejolak yang terjadi.

"Harusnya Pak Yayat fokus di sisa jabatannya tanpa harus memaksakan rotasi mutasi yang dapat menciptakan konflik. Jika itu dilakukan (rotasi-mutasi) maka dampaknya tidak akan terasa karena pengabdiannya sisakan hitungan hari," ujar Holid.

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved