Usul Kapolri soal Penetapan Status Organisasi Teroris Dikritik Fadli Zon

Saat itu Fadli menanggapi keinginan Tito agar pengadilan atau BNPT diberi kewenangan menetapkan suatu organisasi sebagai organisasi teroris.

Usul Kapolri soal Penetapan Status Organisasi Teroris Dikritik Fadli Zon
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik usulan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian soal penetapan status organisasi teroris dalam memberantas terorisme.

Dikutip Tribunjabar.id dari Kompas.com, hal itu disampaikan Fadli menanggapi keinginan Tito agar pengadilan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diberi kewenangan menetapkan suatu organisasi sebagai organisasi teroris.

Dengan demikian, Polri dapat menindak anggota organisasi tersebut. Namun, menurut Fadli, tanpa dimasukannya kewenangan tersebut dalam Undang-Undang Antiterorisme yang baru, pengadilan sudah berwenang menetapkan suatu organisasi sebagai organisasi teroris jika terbukti.

Baca: Keluarga Tak Ada yang Tahu Gogon ke Lampung, Anak Kedua Beberkan Kondisi Sebelum Meninggal

Baca: Jadi Juara Favorit di Bidang IT, Anak Cerdas Asal Bandung Ini Ingin Berantas Hacker Negatif

"Lho, harus diajukan dong melalui proses pengadilan. Saya kira kalau ada yang menuntut, proses pengadilan bisa, tidak harus undang-undang kan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

"Kalau ada yang melaporkan, dan meminta misalnya sebuah organisasi, kan bisa saja," kata dia.

Lagipula, menurut Fadli, usulan Tito itu percuma lantaran organisai seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tidak terdaftar dalam administrasi kenegaraan.


"Kalau enggak terdaftar, tak punya bentuk, kan juga percuma kan kalau dilarang," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Tito sebelumnya berharap ada aturan yang dapat menetapkan suatu organisasi sebagai organisasi teroris yang terlarang.

Hal itu sudah diatur di negara lain. Kapolri mengatakan, dalam persidangan, organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) sudah berkali-kali disebut terlibat dalam rentetan aksi teror di Indonesia.

Baca: VIDEO: Jenazah Ciska Edi Handoko, Korban Bom Gereja Surabaya Tiba di Cirebon

Baca: Istri Terduga Teroris yang Ditembak Mati Densus 88 adalah PNS Kemenag, Kata Menteri Agama

Kapolri memberi contoh, misalnya, lewat penetapan pengadilan atau oleh BNPT, organisasi tersebut dinyatakan sebagai kelompok teroris dan terlarang di Indonesia.

Dengan penetapan tersebut, Polri kemudian bisa melakukan penindakan mereka yang terlibat organisasi itu.

"Ada pasal yang kami kehendaki, siapa pun yang membantu, tergabung, kita bisa proses pidana mereka," kata Kapolri. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon Kritik Usul Kapolri soal Penetapan Status Organisasi Teroris"

Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved