Dede Yusuf Bicara Soal Perlindungan TKI Saat Sambangi Kabupaten Bandung

Demi melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri Komisi IX DPR RI membuat Undang-undang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia . .

Dede Yusuf Bicara Soal Perlindungan TKI Saat Sambangi Kabupaten Bandung
TRIBUN JABAR/SITI MASITHOH
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, Selasa (27/3/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, BALEENDAH - Demi melindungi tenaga kerja Indonesia di luar negeri Komisi IX DPR RI membuat Undang-undang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia yakni Undang-undang PPMI Nomor 18 Tahun 2017. Pemerintah diberi tenggat waktu satu tahun untuk membuat peraturan pemerintah.

"Saat ini sedang digodok dan janji pemerintah nanti Agustus. Dengan ini akan melindungi pekerja mulai sejak dia sebelum diberangkatkan sampai dia ada disana (bekerja) sampai dia kembali ke Indonesia. Perlindungannya komprehensif," tutur Anggota Komisi IX Dede Yusuf, di Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (13/5/2018).

Baca: Berikut Nama 6 Pelaku Teror Bom di 3 Gereja di Surabaya, 2 Masih Belia

Baca: Ini Foto Keluarga Pelaku Bom Bunuh Diri di Tiga Gereja Surabaya, Anak-anaknya Masih Kecil

Kemudian kata Dede, bagi negara-negara yang ingin menggunakan tenaga kerja Indonesia, maka negara-negara tersebut tidak boleh melakukan hubungan 'man to man' atau majikan dan pemberi pekerja. Melainkan harus melalui perusahaan resmi yang berbadan hukum sehingga hubungannya industrial.

Selain itu dalam undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan pelatihan. Nantinya Pemda melalui Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi pengawasan bagi balai pelatihan tersebut.

"Dinas tenaga kerja harus terlibat disana. Selama ini pelatihan yang diberikan oleh Agen atau penyalur swasta sifatnya abal-abal. Pekerja disimpan di suatu gedung tanpa mendapatkan pelatihan. Sertifikat asal cap kemudian diberangkatkan tapi tidak ada kompetensi, tidak ada sertifikasi. Disana (di luar negeri) jadi masalah," tuturnya.


Selain itu politisi dari fraksi Demokrat ini juga menyinggung isu keberadaan tenaga asing (TKA) di Indonesia. Menurutnya Prepres TKA ini perlu disikapi dengan hati-hati sekali.

"Isu tenaga kerja asing ilegal ini memang sangat banyak sekali, terakhir ini kita menemukan data yang masih sumbir (belum tervalidasi) memang jumlah pekerja asing yang tertangkap saja mencapai ribuan dan yang terekam dan terpotret oleh media, oleh masyarakat itu bisa mencapai ratusan ribu (TKA ilegal)," tuturnya.

Menurutnya keberadaan TKA ini memang dilematis di satu sisi pemerintah tidak bisa menolak karena ini sudah menjadi komitmen pemerintah dengan dunia internasional dan sudah berjalan selama 10 tahun melalui APTA, MEA dan sebagainya. Sama dengan keberadaan pekerja Indonesia yang tidak bisa ditolak jika jika datang ke luar negeri.

Baca: Buntut 3 Gereja Dibom di Surabaya, Ratusan Orang Menyalakan Lilin di Depan Gedung Sate

Baca: Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini - Liverpool dan Chelsea Berebut Tiket Liga Champions

"Tapi kalau pekerja kita ilegal itu di tangkap dan dipulangkan artinya kita harus melakukan hal yang sama kepada pekerja asing ilegal yang tidak seauai dengan tupoksi dan jobdesk itu harus dideportasi," ujarnya.

Seluruh anggota Komisi IX menyepakati, menyetujui dan memberikan tempo 3 bulan bagi pemerintah untuk membuat Satgas pengawasan dan peraturan turunan sesuai dengan undang-undang terkait keberadaan TKA ini. Satgas ini sebagai tim pengawas antara Kementrian Tenaga Kerja, Kemendagri, Imigrasi, Kepolisian dan beberapa sektor-sektor lainnya.

Apabila selama tiga bulan tidak menjalankan tim satgas atau termasuk membuat peraturan, Perpres baru tentang peningkatan kompetensi bagi pekerja nasioanal. Maka Panja ini bisa menjadi pansus.

"Karena ini rekomendasi dari Panja, maka harus dijalankan kalau tidak dijalankan bisa jadi pansus. Pansus itu sifatnya tidak perlu ditakuti oleh pemerintah, ini soal biasa, makanya oleh karena itu kami meminta pemerintah laksanaknlah panja tersebut," katanya. (*)

Penulis: Mumu Mujahidin
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved