Mahathir Mohamad Hadapi Tantangan sebagai PM baru Malaysia, Termasuk Soal TKI

TRIBUNJABAR.ID- Mahathir Mohamad resmi menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia mewarisi kondisi yang tidak terlalu cemerlang, sementara terikat janji-janji untuk meringankan beban rakyat sebagaimana tertuang dalam manifesto politik Pakatan Harapan.

Pakatan Harapan merupakan aliansi oposisi yang dinakhodainya dan kemudian mengantarkannya kembali ke kursi perdana menteri setelah ditinggalkannya tahun 2003.

Ketika berkuasa sebelumnya selama 22 tahun dengan kendaraan UMNO-komponen terbesar dalam koalisi Barisan Naisonal- Mahathir Mohamad dikenal memerintah tanpa kompromi dan dilaporkan tak mentolelir pembangkangan.

Tantangan utama

Kini zaman sudah berubah dan ia telah berjanji untuk berubah pula tetapi mantan orang kuat di Malaysia itu diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan besar.

Yang pertama, karena baru kali ini Malaysia mengalami perubahan pemerintah, tantangan utama adalah menghadapi birokrasi dan institusi kerajaan yang selama 61 tahun belakangan hanya mengenal satu pemerintahan di bawah Barisan Nasional.

Napi Terorisme di Mako Brimob Menyerahkan Diri, Wajahnya Tersenyum, Lihat Fotonya https://t.co/SOTLz6O7TL via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) May 10, 2018

"Kalau dilihat rezim yang lama itu merupakan rezim yang sudah sebatin dengan Barisan Nasional.

"Cuma yang melegakan adalah ketika kepala Kepolisian Negara membuat pernyataan bahwa polisi akan bersikap netral dan memastikan keselamatan terkawal (terjamin)," ujar dosen politik dari Universitas Malaya, Profesor Mohammad Redzuan Othman.

Dengan demikian, tantangan utama Mahathir Mohamad adalah bagaimana memastikan proses undang-undang dan proses yang berkaitan dengan urusan harian sebuah negara demokrasi berjalan lancar.

Tantangan kedua, masih menurut Profesor Mohammad Redzuan Othman, adalah mewujudkan janji menghapuskan pajak barang dan jasa (GST) dalam tempo 100 hari pertama pemerintahan Pakatan Harapan.

Janji itu termuat dalam manifesto pemilihan umum yang dibuat oleh gabungan oposisi tersebut. Ini ditempuh sebagai tanggapan atas keluhan rakyat Malaysia tentang peningkatan biaya hidup seiring dengan pemberlakukan pajak barang dan jasa 6% mulai 1 April 2015.

Baca: AC Milan Dibantai Juventus, Gianluigi Donnarumma yang Hancur Dihibur Gianluigi Buffon

Baca: Sepi dari Gosip, Artis Cantik Ini Segera Disidang, Kasus Inilah yang Menjeratnya

Penghapusan pajak yang semula dirancang untuk menggenjot pendapatan negara jelas akan menjadi tantangan bagi pemerintah baru.

"Mahathir mewarisi kedudukan keuangan dan ekonomi negara yang tidak begitu mantap dan sudah tentu ini akan memerlukan kepakaran beliau dan memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berkesan untuk mewujudkan janji pertama ditunaikan," jelas Mohammad Redzuan Othman.

Harapan TKI

Pada umumnya janji-janji yang termuat dalam manifesto Pakatan Harapan berkaitan dengan ekonomi, termasuk menaikkan upah minimum dari 1.000 ringgit menjadi 1.500 ringgit.