Operasi KPK di Bandung Barat
Ruang Rapat Kantor Disperindag KBB Disegel, Aktivitas PNS Tetap Berjalan Normal
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Hari Mustika membenarkan bahwa kantor disperindag tersebut disegel.
Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Yudha Maulana
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin
TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Ruang rapat kantor Disperindag Kabupaten Bandung Barat (KBB) disegel setelah sejumlah pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab KBB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut pantauan Tribun Jabar, Rabu (11/4/2018), pada pintu ruang rapat tersebut terdapat kertas berwarna merah putih bertulisan disegel dan terdapat tulisan tinta berawarna biru 10 April 2018.
Kendati begitu, sejumlah ASN terlihat tetap beraktivitas di lingkungan pemerintahan tersebut.
Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Hari Mustika membenarkan bahwa kantor disperindag tersebut disegel.

Baca: Polisi Periksa Rumah JS Pengedar Miras di Cicalengka, Ada Bunker?
"Iya memang ada penyegelan, kemarin saya juga ada yang memberi tahu," ujar Hari Mustika saat dihubungi Tribun Jabar, melalui sambungan, Rabu (11/4/2018).
Namun, ia memastikan adanya penyegelan tersebut tidak mengganggu aktifitas di SKPD dan pelayanan berjalan seperti biasa, bahkan berjalan normal.
"Meski adanya penyegelan tersebut, untuk pelayanan publik hari ini tetap diutamakan," katanya.
Baca: Geledah Rumah Pemilik Warung Miras, Polisi Temukan Sisa Miras, Satu Tersangka Buron
Ia mengatakan, PNS dilingkungan Pemkab tidak termakan isu-isu yang menyesatkan dan tetap beraktivitas seperti biasa ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan melayani masyarakat.
"Terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik, karena masayarakat tetap menjadi prioritas bagi pemkab Kabupaten Bandung Barat," katanya.
Disinggung terkait penangkapan sejumlah kepala Dinas di lingkungan pemkab KBB, Hari belum bisa menjelaskannya secara rinci.
"Iya memang ada informasi (Penangkapan), tapi saya belum bisa menjawab secara pasti," katanya.
Atas hal itu, Hari belum bisa memastikan kasus yang menjerat sejumlah kepala dinas yang diamankan KPK tersebut. (*)