Breaking News:

Jalankan Usaha Tanpa Izin, Pengepul Baby Lobster Ditangkap Polisi

Saat ditanya wartawan, pelaku mengaku setiap satu benih lobster, dia mendapat keuntungan Rp 1500 per benih.

Penulis: Daniel Andreand Damanik | Editor: Yudha Maulana
Tribun Jabar/Daniel Andreand Damanik
Dir Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Samudi beserta anggota menunjukkan benih lobster sitaan di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (19/3/2018) 

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tiga Bulan menjalankan aksinya sebagai pengepul Benur (Baby Lobster), Ruhyat (49) ditangkap tim Dit Reskrimsus Polda Jabar, Sabtu (17/3/2018).

Ruhyat diduga mengumpulkan Benur dari para Nelayan dan Benur tersebut dikemas kemudian dijual tanpa izin usaha perikanan (SIUP).

"Pelaku mengaku sudah tiga bulan melakukan kegiatan ilegal tersebut. Pengepulan tersebut pernah dilakukan di hutan Cagar Alam di daerah Pelabuhan Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur," kata Dir Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Samudi di Mapolda Jabar, Senin (19/3/2018).

Lokasi pengepulan ialah di Kampung Kertajadi RT 04 RW 01, Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

Baca: Atasi Macet, Pembangunan Gedung Parkir Jadi Solusi Pasangan Hebring

Pelaku membeli baby lobster dari nelayan seharga Rp 12 ribu per benih pasir, dan Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu untuk jenis mutiara.

Saat ditanya wartawan, pelaku mengaku setiap satu benih lobster, dia mendapat keuntungan Rp 1500 per benih.

"Total benih yang berhasil diselamatkan ialah 17 ribu benih lobster," kata Kombes Pol Samudi.

Baca: Jelang Pilgub Jabar, Disdukcapil Kota Cimahi Percepat Perekaman KTP-el

Kasus pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari pihak Polda Jabar dan Badan Karantina Ikan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Jabar.

Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Pasal 88 : Setiap orang yang dengan sengagia memasukkan, mengeluarkan mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihata ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasa/ 16 ayat (1) , dip/dana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tanun dan denda paling banyak Rp. 1.500. 000. 000, 00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah).

Pasal 92 : Setiap orang yang dengan sengaja di wi/ayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500. 000. 000, 00 (satu miliar Iima ratusjuta rapiah).


Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved