Pendidikan Vokasi dan Janji Calon Gubernur Jabar

Oleh Kisdiantoro
Wartawan Tribun Jabar

Apa kabar pendidikan vokasi? Kabarnya belum menggembirakan. Padahal pendidikan vokasi atau pendidikan berbasis keterampilan kerap menjadi bahan evaluasi pemerintah, baik pemerintah di masa kepemimpinan Joko Widodo, maupun pemerintahan sebelumnya.

Pemerintah meyakini bahwa pendidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) ataupun level politeknik, dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.

Sebuah keniscayaan bahwa tenaga kerja Indonesia harus memiliki keterampilan yang mumpuni dan bersertifikat professional jika hendak bersaing dengan tenaga asing. Jika tak dibenahi, Indonesia bakal banjir tenaga kerja asing.

Sayangnya, lembaga pendidikan di tingkat dasar, SMK, belum mencukupi untuk menampung minat pelajar yang hendak menempuh pendidikan kejuruan.

Fakta itu dialami banyak wilayah di Jawa Barat. Satu di antaranya ada di Kota Tasikmalaya. SMK di kota itu belum merata dan jumlahnya tidak sepadan dengan peminatnya. Di Kota Tasikmalaya ada 4 SMK negeri, dan lokasinya berada di wilayah timur.

Sriwijaya FC dan Madura United Protes Soal ''Jadwal Neraka'', Persib Bandung? https://t.co/dNBqWzihZQ via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) March 14, 2018

Maka, pelajar-pelajar di wilayah barat, seperti Kecamatan Bungursari, Kawalu, Indihiang, kalau mau sekolah SMK harus menempuh perjalanan panjang.

Ongkos pun menjadi mahal. Kemarin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Achdiat, berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa membangunkan dua sekolah SMK baru di Kawalu atau Bungursari.

Mengapa meminta kepada Provinsi Jawa Barat? Sebab, per 1 Januari 2017, pengelolaan SMA dan SMK oleh Provinsi Jawa Barat. Artinya, Jawa Barat kini memiliki kekuasaan untuk memutuskan membangun sekolah-sekolah baru di daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk di Kota Tasikmalaya.