Masalah Keterbatasan Hak Milik jadi Kendala Renovasi Rutilahu di Tasik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pemkot Tasikmalaya mengaku memiliki kendala dalam pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi warga yang kurang mampu.

Wakil wali kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf mengutarakan kendala yang saat ini ditemui pemkot untuk pemugaran rutilahu ialah mengenai hak milik tanah warga.

"Kesulitan pemkot ketika ingin membangun rutilahu warga yang tidak mampu yakni keterbatasan hak milik lahannya, karena ada aturan rutilahu harus dibangun tapi dia harus punya sendiri kalau milik orang lain itu tidak bisa dibangun," Kata Yusuf saat ditemui, Selasa (27/2/2018) kemarin.

Baca: Bupati Bandung Barat: Banyak Pungli yang Dilakukan Warga di Obyek Wisata, Harus Kami Bina

Menurutnya, pemkot rencanaya tahun ini akan merenovasi 3 ribu lebih rutilahu, akan tetapi hanya untuk mereka yang jelas hak miliknya.

"Kendala di lapangan seperti itu tadi, harus ada verifikasi yang jelas, kecuali ada kebijakan lain atau regulasi lain yang mengatur untuk itu," katanya.

Saat ini kata Yusuf, belum ada regulasi untuk membantu warga yang tidak memiliki hak milik tanah dan tinggal di rutilahu.

Maka satu alternatif yang memungkinkan untuk mereka yang tidak mampu dan tinggal di rumah tidak layak huni tanpa memiliki hak atas tanahnya itu melalui potensi CSR dari perusahaan yang ada di Kota Tasikmalaya.

Baca: Tarif Parkir di Tempat Wisata di Wilayah KBB, Motor Rp 1.000 dan Mobil Rp 2.000 Per Jam

"Paling kita mengajak pihak swasta lewat csr, pemanfaatan csr untuk membantu keterbatasan pemerintah, potensi csr di kota Tasikmalaya itu sangat besar untuk membantu perihal ini," ujarnya.

Pemkot Tasikmalaya kata Yusuf, mengajak masyarakat mampu untuk membantu keterbatasan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan rutilahu.

Tiga Manfaat yang Jarang Orang Ketahui jika Ibu Hamil Lakukan USG 4D https://t.co/kwl7kuQxVm via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) February 28, 2018