Kartu Kuning Ketua BEM UI ke Jokowi Langgar Etika? Zaadit Taqwa ''Dikuliti'' Malam Ini
Sebagian mendukung aksinya sebagai sebuah ungkapan kritik anak bangsa terhadap presidennya.
lihat foto
Ada opini pembanding dari sejumlah narasumber lain yang diundang.
Antara lain Menristek Dikti M. Nasir, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu, politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 5 kampus.
Kartu Kuning Jokowi Disinggung Dalam Bahasan Pasal Penghinaan Presiden
Soal etika kartu kuning memang masih jadi perdebatan tapi rupanya aksi tersebut sudah masuk dalam bahasan pasal penghinaan kepala negara.
Baca: Pemilik Klub yang Nekat Duduk di Bench Pemain Akan Didenda Rp 50 Juta
Adalah anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengusulkan ancaman pidana dalam pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diturunkan.
Menurut Arsul, ancaman pidana penjara dalam pasal penghinaan terhadap presiden sebaiknya ditetapkan di bawah lima tahun untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Sebab, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) polisi bisa langsung menahan orang yang diduga melakukan tindak pidana yang ancamannya lima tahun ke bawah.
Tak Sembarangan Cinta pada Persib Bandung, Alvin Maulana Wibowo Bentuk Viking Kudus https://t.co/HUqlfmFA9r via @tribunjabar
— Tribun Jabar (@tribunjabar) February 7, 2018
"Ini pasal kan bukan delik aduan, tapi delik umum. Saya sepakat dengan pemerintah untuk dipertahankan tapi ancamannya tidak 5 tahun. Harus di bawah itu," ujar Arsul dalam rapat tim perumus dan sinkronisasi RKUHP antara pemerintah dan DPR di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/2/2018), seperti TribunStyle.com lansir dari Kompas.com.
Arsul pun mencontohkan peristiwa Ketua BEM UI Zaadat Taqwa memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo saat menghadiri Dies Natalis ke-68 UI.
Baca: Persib Bandung Ikut Piala Indonesia 2018, Fernando Soler Bilang Begini
Ia mengatakan, dengan ancaman pidana lima tahun dan aksi tersebut dianggap sebagai penghinaan maka, polisi bisa menahan Zaadat tanpa adanya aduan lebih dulu.
"Kalau ngasih kartu kuning dibilang menghina itu kemudian bisa langsung dipenjara," katanya.
Arsul juga menyoroti ancaman pidana penghinaan terhadap presiden yang lebih besar dibandingkan pasal penghinaan terhadap pemerintah.
