Terkait LGBT, Begini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.CO.ID, CIREBON - Adanya aksi masa dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Cirebon Raya pada Selasa (30/1/2018), yang menolak adanya Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon memberikan tanggapannya.

DPRD Kabupaten Cirebon sepakat dengan GMBI karena memang GLBT dianggap bertentangan berbagai aturan dan norma.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih, mengatakan, dilihat dari segi manapun juga memang bertentangan.

"Jangankan Cirebon yang mendapat julukan sebagai Kota Wali, norma agama manapun juga menolak LGBT," kata Yuningsih kepada Tribun Jabar.

Baca: Pemilik Istana Kerajinan Kerang Cirebon Sudah Mendesain Lebih dari 4.000 Macam

Mengenai LGBT tersebut nantinya DPRD Kabupaten Cirebon akan menyampikan langsung ke DPR RI, karena UU ranahnya ada di pusat.

"Kami sepakat dan dari DPR RI juga menolak. Tetapi ini sifatnya belum final, kita akan memberi masukan dulu kesana," kata Yuningsih saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/1/2018).

Pada intinya, LGBT ditolak oleh DPRD Kabupaten Cirebon.

UPDATE - Bursa Transfer Pemain: Muchlis Hadi ke Persib, Andik Semakin Dekat dengan Maung Bandung https://t.co/JlBUKxFyxw via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) February 1, 2018

"Tidak hanya sekesar menolak, tetapi ini juga butuh dukungan untuk menghentikan LGBT," tambahnya.

Menurutnya, LGBT menyalahi aturan pernikahan karena menikah harus dengan lawan jenis.

DPRD Kabupaten Cirebon akan mengadakan antisipasi terhadap LGBT, baik yang disengaja maupun tidak.

"Yang kita khawatirkan ada campur tangan dari luar negeri, makannya kita perlu antisipasi," ujarnya.
"Mereka (LGBT) hidup tidak terang-terangan namun secara sembunyi-sembunyi," kata Yuningsih.

DPRD Kabupaten Cirebon juga akan menghentikan penyebaran melalui media sosial dan selanjutnya akan menindaklanjuti ke DPR RI bersama Dinsos dan Diskominfo. (*)